Berita

Manta Menhan Ryamizard Ryacudu saat hadiri dialog kebangsaan yang dilakukan DPP PS/RMOL

Politik

Mantan Menhan Kecewa dengan Nadiem Makarim, Ini Penyebabnya

RABU, 10 NOVEMBER 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pendidikan moral dan kebangsaan sedianya harus ditanamkan sejak dini atau di bangku Sekolah Dasar (SD) sebagaimana ditanamkan sejak dulu.

Gaya ala milenial yang menjadi dogma di era modern tidak semestinya menggerus moralitas, agama, dalam berbangsa dan bernegara.

Begitu disampaikan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu saat dialog kebangsaan bersama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bertajuk "Bela Negara Tanggungjawab Bersama" yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu siang (10/11).


"Saya juga agak kecewa itu pada Mendikbud," sesalnya.

"Karena kenapa? Kalau menurut saya, kalau menjadikan anak itu hebat artinya dia itu bermoral dan kebangsaan mulai dari kelas 1 SD, mungkin bapak-bapak dulu saya juga begitu," sambungnya.

Ryamizard menilai, kondisi saat ini seolah semua harus milenial dan modern, jika tidak maka akan dianggap ketinggalan zaman.

Mantan KSAD itu menilai, cara pandang seperti itu justru bisa menggerus wawasan kebangsaan, apalagi jika mengesampingkan moralitas hingga agama.

"Sekarang milenial saja dia tidak mengerti agama lebih banyak rusak moral. Wawasan kebangsaan apalagi," katanya.

Ryamizard memberikan contoh konkret betapa wawasan kebangsaan sudah tergerus belakangan ini. Tiga tahun lalu, kata Ryamizard, ia menonton televisi ada lomba cerdas cermat.

"Pertanyaannya, ada di mana letak candi Borobudur? A itu di Madewa, B Indonesia, tapi tidak ada yang milih Indonesia," keluhnya.

"Ini salah satu ketidakadaan wawasan (kebangsaan)," demikian Ryamizard.

Dalam acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPP PKS ini turut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis, Ustadz Haikal Hasan, dan para petinggi serta kader PKS yang lainnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya