Berita

Vaksin Covid-19 Moderna/Net

Dunia

Kontroversi Hak Paten dengan Pemerintah AS, Distribusi Vaksin Moderna Bisa Terganggu

RABU, 10 NOVEMBER 2021 | 11:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan perusahaan farmasi Moderna terlibat dalam perselisihan sengit mengenai hak paten untuk komponen utama vaksin Covid-19, Moderna.

Mengutip The New York Times pada Selasa (9/11), Institut Kesehatan Nasional (NIH) mengklaim bahwa tiga ilmuwan dari Pusat Penelitian Vaksin telah bekerja sama dengan para ahli Moderna untuk merancang urutan genetik, yang mendorong vaksin untuk membangun respons kekebalan terhadap virus.

Hal itu membuat NIH mendorong Moderna untuk menyertakan nama-nama ilmuwan tersebut di aplikasi paten.


Moderna membantah argumen tersebut dan hanya memasukkan spesialisnya sendiri sebagai penemu komponen dalam aplikasi, yang diajukan perusahaan ke Kantor Paten dan Merek Dagang AS.

Kontroversi tersebut disebut dapat secara serius menunda distribusi vaksin dalam jangka panjang.

Tidak jelas kapan kantor paten akan membuat keputusannya. Meski terdapat kemungkinan penyelesaian hukum jika kedua belah pihak tidak menemukan titik temu, kasus ini akan merogoh kocek yang tidak sedikit.

Pertempuran dimulai di tengah frustrasi di pemerintah AS atas upaya terbatas Moderna untuk mendapatkan vaksinnya ke negara-negara miskin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya