Fuad Bawazier: Pemerintah Harus Dibersihkan dari Pebisnis agar Objektif

Pengenaan pajak untuk fasilitas perusahaan dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak mendapat sorotan publik. Ini lantaran karyawan yang mendapat fasilitas seperti handphone, laptop hingga kendaraan bermotor akan dikenai pajak penghasilan.

Sorotan tajam juga disampaikan begawan ekonomi Fuad Bawazier atas pengenaan pajak yang lagi-lagi menyasar rakyat kecil tersebut.

Baginya UU pajak yang baru terlalu banyak memberi kewenangan pengaturan pengenaan pajak kepada pemerintah. Artinya, pengenaan pajak kini bergantung pada subjektivitas penguasa.

Sikap penguasa akan sangat berpengaruh pada kelompok apa atau barang dan jasa apa yang akan dikenai pajak. Termasuk bisa menentukan siapa yang akan dibebaskan atau dikecilkan pajaknya.

“Mereka yang kuat lobinya ke pemerintah cenderung diuntungkan untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan pajak. Sebaliknya rakyat kecil atau WP yang tidak punya kekuatan lobi atau posisi tawar, hanya bisa pasrah alias tunggu nasib,” ucap Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/11).

Menteri Keuangan era Soeharto ini mengatakan, di lain pihak para penguasa juga bisa menyalahgunakan kewenangan yang diberikan UU pajak, baik untuk menekan lawan atau saingan politik dan bisnis. Termasuk untuk mengais “rezeki” dalam rangka memperkaya diri atau menggalang dana politik.

“Apalagi bila wasit wasitnya (penguasanya) juga para pemain bisnis. Pastilah akan selalu terjadi  conflict of interest yang biasanya merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fuad, pemerintah harus dibersihkan dari pebisnis agar bisa steril dan kebijaksanaannya objektif. Dia mengatakan bahwa di luar negeri hal-hal seperti ini sangat terjaga.

"Satu dan lain hal demi wibawa, kepercayaan, dan kredibilitas pemerintah,” tutupnya.