Berita

Begawan ekonomi Fuad Bawazier/Net

Politik

Fuad Bawazier: Pemerintah Harus Dibersihkan dari Pebisnis agar Objektif

RABU, 10 NOVEMBER 2021 | 09:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengenaan pajak untuk fasilitas perusahaan dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak mendapat sorotan publik. Ini lantaran karyawan yang mendapat fasilitas seperti handphone, laptop hingga kendaraan bermotor akan dikenai pajak penghasilan.

Sorotan tajam juga disampaikan begawan ekonomi Fuad Bawazier atas pengenaan pajak yang lagi-lagi menyasar rakyat kecil tersebut.

Baginya UU pajak yang baru terlalu banyak memberi kewenangan pengaturan pengenaan pajak kepada pemerintah. Artinya, pengenaan pajak kini bergantung pada subjektivitas penguasa.


Sikap penguasa akan sangat berpengaruh pada kelompok apa atau barang dan jasa apa yang akan dikenai pajak. Termasuk bisa menentukan siapa yang akan dibebaskan atau dikecilkan pajaknya.

“Mereka yang kuat lobinya ke pemerintah cenderung diuntungkan untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan pajak. Sebaliknya rakyat kecil atau WP yang tidak punya kekuatan lobi atau posisi tawar, hanya bisa pasrah alias tunggu nasib,” ucap Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/11).

Menteri Keuangan era Soeharto ini mengatakan, di lain pihak para penguasa juga bisa menyalahgunakan kewenangan yang diberikan UU pajak, baik untuk menekan lawan atau saingan politik dan bisnis. Termasuk untuk mengais “rezeki” dalam rangka memperkaya diri atau menggalang dana politik.

“Apalagi bila wasit wasitnya (penguasanya) juga para pemain bisnis. Pastilah akan selalu terjadi  conflict of interest yang biasanya merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fuad, pemerintah harus dibersihkan dari pebisnis agar bisa steril dan kebijaksanaannya objektif. Dia mengatakan bahwa di luar negeri hal-hal seperti ini sangat terjaga.

"Satu dan lain hal demi wibawa, kepercayaan, dan kredibilitas pemerintah,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya