Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan/Net
Tindakan sejumlah relawan yang terkesan menyudutkan pemerintah mulai dari polemik bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) hingga wacana perombakan alias reshuffle kabinet menjadi keprihatinan sesama relawan Jokowi.
Isu bisnis tes PCR yang disebut-sebut melibatkan dua menteri di Kabinet Jokowi ini mengarah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Isu tersebut membuat sejumlah relawan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.
Dalam pandangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan, tuduhan bahwa sejumlah menteri terlibat dalam bisnis tes PCR tidak berdasar.
Untuk itu, ia meminta relawan yang mengatasnamakan pendukung Jokowi tidak membuat gaduh.
"Kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah. Apalagi ada tuduhan ikut mendikte Pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet atau terlibat membongkar isu
PCR-gate. Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu," kata Guruh, melalui keterangannya, Selasa (9/11).
Tak hanya itu, Guruh juga membantah adanya organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang di dalamnya terdapat organ relawan Seknas Jokowi.
Menurutnya, Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi bermaksud untuk membicarakan reshuffle kabinet. Itu bukan kewenangan Seknas Jokowi.
"Bahkan dengan tegas kami sampaikan Seknas Jokowi tidak mengenal organisasi KKPJ. Kita akan telusuri apabila ada pihak atau anggota Seknas Jokowi yang terlibat pola lama dalam meminta jabatan. Oleh karena itu tidak memiliki kepedulian pada rakyat yang saat ini bangkit dari pemulihan masa pandemi,†tegas Guruh.
Sementara itu, Sekjen Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menambahkan, tuduhan keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis PCR tidak berdasar. Jangan sampai upaya pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.
"Adanya pernyataan seolah-olah Menteri BUMN
cawe-cawe dalam pengadaan PCR, terlebih di masa darurat pandemi, adalah tuduhan yang keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erik Thohir agar sesegera mungkin membersihkan para komisaris BUMN yang tidak kompeten atau yang berasal dari relawan segera diberhentikan," pinta Tumpak Sitorus.
