Berita

Sekretaris IV MES Teguh Santosa (kiri) dan mantan Dubes Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi./RMOL

Dunia

Indonesia Pasar Produk Halal Terbesar, Program MES Disandingkan dengan Saemaul Undong

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 18:10 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Hanya masalah waktu, Indonesia akan menempati posisi pertama dalam Global Islamic Economy Rank. Dalam daftar yang diumumkan di bulan Desember 2020, Indonesia berada di posisi keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab.

Setahun sebelumnya Indonesia berada di posisi kelima, dan di posisi kesepuluh pada 2018.

Demikian disampaikan Sekretaris Bidang IV Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Teguh Santosa dalam webinar internasional bertema “Indonesia-Korea: Enhancing Special Strategic Partnership and Co-prosperity” yang diselenggarakan Korean Center Kantor Berita Politik RMOL di Roemah Djan, Jalan Talang No. 3, Jakarta Pusat, Selasa (9/11).


“Peningkatan yang cukup signifikan ini terjadi karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, dan ini juga mengindikasikan kepercayaan pada sistem ekonomi syariah semakin tinggi,” ujar Teguh yang juga merupakan CEO RMOL Network.

Teguh membandingkan Malaysia yang saat ini berada di posisi pertama “hanya” memiliki penduduk Muslim sebanyak 20 juta jiwa. Lalu Saudi Arabia di posisi kedua memiliki 33 juta jiwa penduduk Muslim dan Persatuan Arab Emirat memiliki 7,2 juta jiwa umat Muslim.  

Dengan penduduk beragama Islam sebanyak 231 juta jiwa plus animo yang semakin tinggi pada sistem ekonomi dan keuangan syariah, Teguh yakin, dalam waktu tidak terlalu lama Indonesia akan menempati posisi pertama.

Di sisi lain, walau disebut berada pada posisi keempat ternyata di tahun 2020 tercatat pengeluaran konsumen untuk produk halal di Indonesia sebesar 184 miliar dolar AS. Fakta ini memperlihatkan Indonesia sesungguhnya telah menjadi pasar halal terbesar di dunia.

“Lihat saja nanti, tinggal menunggu waktu kita akan berada di posisi pertama,” kata Teguh lagi.

Pembicara lain dalam diskusi itu adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Umar Hadi, dan peneliti dari Korea Institute for Industrial Economics & Trade, Dr. Shin Yoonshung. Tidak seperti Teguh dan Umar Hadi yang hadir di lokasi kegiatan, Shin Yoonshung hadir secara virtual dari Seoul.

Sementara sambutan secara virtual disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang menjalani masa karantina setelah kembali dari perjalanan luar negeri, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) Korea-Indonesia Edward Tannur yang juga baru kembali dari Seoul.

Dubes Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Taesung hadir langsung di lokasi webinar. Begitu juga tamu kehormatan Dubes Republik Bolivarian Venezuela Radames Gomez.

Kepada Dubes Park, Teguh memperkenalkan MES sebagai forum inklusif yang didirikan pada 26 Maret 2001 untuk membangun sinergi di antara pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Sejumlah tokoh penting di pucuk pimpinan MES yang diperkenalkan Teguh adalah Wakil Presiden KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pembina, Gubernur BI Perry Warjiyo sebagai Ketua Dewan Pakar, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Penggerak, dan Ketua KADIN M. Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Penyantun.

Adapun Dewan Pengurus Harian dipimpin duet Ketua Umum Erick Thohir yang juga Menteri Negara BUMN dan Sekretaris Jenderal Iggi Haruman Achsien yang juga Komisaris PT Pertamina.

Teguh sendiri merupakan Sekretaris Bidang IV yang mengurusi hubungan luar negeri dan investasi. Bidang IV MES ini diketuai Friderica Widyasari Dewi.

Hal lain yang disampaikan dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakartam itu adalah empat program utama yang diumumkan Erick Thohir tak lama setelah terpilih sebagai Ketua Umum MES.

Keempat program itu adalah, pertama,  pembangunan industri halal di dalam dan luar negeri, dan kedua, melanjutkan pembangunan industri keuangan syariah dengan mengikuti trend masyarakat digital.

Lalu program ketiga adalah penciptaan iklim investasi yang bersahabat yang memungkinkan kelahiran perusahaan-perusahaan lokal yang menjadi juara di daerah masing-masing, yang pada gilirannya akan menjadi praltform yang menarik perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah.

Adapun program keempat adalah membangun ekonomi syariah dari kawasan pedesaan yang dipandang sebagai titik nol pertumbuhan.

Teguh mengatakan, empat program yang pada intinya adalah pemberdayaan umat ini mengingatkannya pada program Saemaul Undong di Korea Selatan yang diperkenalkan Presiden Park Chung Hee di era 1960an.

Program yang berarti membangun masyarakat baru dari pedesaan itu pada kenyataannya menjadi pondasi kokoh yang melahirkan perusahaan-perusahaan skala raksasa yang sekarang dimiliki Korea Selatan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya