Berita

Pendiri Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Gede Pasek Suardika/RMOL

Politik

Gede Pasek: Logika Paling Bagus Presidential Threshold Nol Persen

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 21:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dinamika tentang pentingnya penghapusan ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi perhatian para aktivis politik.

Pendiri Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Gede Pasek Suardika menginginkan presidential threshold berada di nol persen. Analisa Pasek, dengan penghapusan ambang batas pencaprean maka akan bagus dan masuk secara logika.

"Logikanya kalau memang bagus karena itu persentase sudah dipakai, ya ke titik 0 aja semua. Kan sudah pernah dipakai semua itu,” kata Pasek di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (4/11).


Mantan Sekjen Partai Hanura ini menyampaikan, tidak akan mungkin dalam pemilihan presiden hanya ada satu pasangan calon.

Oleh sebab itu, mantan kader Partai Demokrat ini meminta agar ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen. Dengan demikian, akan muncul tokoh bangsa yang potensial dapat mengikuti pertandingan Pilpres 2024 mendatang.

"Pasti mereka akan berkoalisi. Pasti itu. Realitasnya tidak mungkin. Jadi bisa 5 partai, 6 partai. Ada 3 partai dia gabung. Jadi akhirnya calon juga tidak banyak,” katanya.

"Tetapi kan ada ruang memungkinkan, mereka yang dulu tidak mungkin jadi calon dia bisa. Ini yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini penting dibangun Indonesia,” imbuhnya.

Pasek mengatakan bahwa PT nol persen memungkinkan semua tokoh bangsa untuk maju menjadi Capres.

"zaman dulu kan tidak mungkin Walikota jadi presiden. Akhirnya bisa kan. Zaman dulu kan tidak. Harus mantan panglima, jenderal. Sekarang sudah mulai terbuka. Kenapa tidak kita buka lagi sekalian,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya