Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan/Net

Politik

Daniel Johan: Siti Nurbaya Perlu Uraikan Maksud Pembangunan Tidak Boleh Berhenti Atas Nama Deforestasi

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 12:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan pernyataannya soal pembangunan tidak boleh berhenti atas nama deforestasi.

Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, penggunaan terminologi deforestasi yang diungkapkan Menteri LHK tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

"Perlu diuraikan panjang lebar kenapa itu disampaikan, paparkan data dan fakta-fakta yang ada," kata Daniel Johan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/11).


Daniel Johan lebih memilih untuk berprasangka baik dalam menilai pernyatan itu. Menurutnya, bisa saja pernyataan itu dilontaskan Siti Nurbaya untuk menjadi kritik komitmen negara-negara maju pada pengurangan emisi karbon melalui pelestarian hutan.

"Semoga pernyataan Bu Siti itu sekadar sebagai sikap kritik atas tidak adanya komitmen dan membongkar sistem ekonomi global yang tidak adil dari negara maju. Indonesia akan tetap fokus dan terus melakukan upaya pengurangan emisi gas yang tengah dilakukan," sambung legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menteri Siti Nurbaya memandang, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Pernyataan tersebut, bahkan sedikit berbeda dengan hasil KTT Iklim COPS 26 di Glasgow, Inggris Raya beberapa waktu lalu. Di mana dalam pertemuan itu, lebih dari 100 pemimpin sepakat untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi pada tahun 2030.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya