Berita

Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay/Net

Politik

Ketua Fraksi PAN: Kalau Betul Vaksin di Kudus Kadaluarsa, Itu Aneh dan Mubazir Sekali

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 10:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta segera melakukan klarifikasi atas munculnya informasi tentang 4 ribu dosis vaksin Astra Zaneca yang kadaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah.

Pasalnya, munculnya berita tersebut dapat meresahkan masyarakat dan berujung pada ketidakinginan masyarakat untuk melaukukan vaksinasi.

Harapan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (4/11). Menurutnya, informasi yang bertebaran tersebut tentu tidak baik. Apalagi, pemerintah sedang mengejar target pencapaian vaksinasi sebanyak 70 persen hingga akhir tahun.


"Dengan berita tersebut, terkesan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program vaksinasi tersebut. Kalau membaca beritanya, kejadian ini diakibatkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten,” ujarnya.

Namun demikian, Ketua Fraksi PAN itu mengaku belum tahu pasti apa yang menjadi kendala. Hanya saja, jika benar vaksin tersebut kadaluarsa, maka pihaknya sangat menyayangkan.

Saleh menekankan bahwa hingga saat ini masih banyak daerah yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen.

"Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada, tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kadaluwarsa, itu sangat mubazir. Pantas dan wajar disorot masyarakat,” ucapnya.

Atas dasar itu, Saleh mendesak Kementerian Kesehatan RI diminta untuk ikut membantu memantau distribusi vaksin di daerah. Jika ditemukan kendala, Kementerian Kesehatan diminta untuk memberikan bantuan.

“Kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan,” katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya