Berita

Ketua Fraksi PAN, Saleh Daulay/Net

Politik

Ketua Fraksi PAN: Kalau Betul Vaksin di Kudus Kadaluarsa, Itu Aneh dan Mubazir Sekali

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 10:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta segera melakukan klarifikasi atas munculnya informasi tentang 4 ribu dosis vaksin Astra Zaneca yang kadaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah.

Pasalnya, munculnya berita tersebut dapat meresahkan masyarakat dan berujung pada ketidakinginan masyarakat untuk melaukukan vaksinasi.

Harapan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (4/11). Menurutnya, informasi yang bertebaran tersebut tentu tidak baik. Apalagi, pemerintah sedang mengejar target pencapaian vaksinasi sebanyak 70 persen hingga akhir tahun.


"Dengan berita tersebut, terkesan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program vaksinasi tersebut. Kalau membaca beritanya, kejadian ini diakibatkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten,” ujarnya.

Namun demikian, Ketua Fraksi PAN itu mengaku belum tahu pasti apa yang menjadi kendala. Hanya saja, jika benar vaksin tersebut kadaluarsa, maka pihaknya sangat menyayangkan.

Saleh menekankan bahwa hingga saat ini masih banyak daerah yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen.

"Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada, tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kadaluwarsa, itu sangat mubazir. Pantas dan wajar disorot masyarakat,” ucapnya.

Atas dasar itu, Saleh mendesak Kementerian Kesehatan RI diminta untuk ikut membantu memantau distribusi vaksin di daerah. Jika ditemukan kendala, Kementerian Kesehatan diminta untuk memberikan bantuan.

“Kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan,” katanya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya