Berita

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar/Net

Politik

Menteri Siti Nurbaya Dibully Habis, Halalkan Deforestasi demi Infrastruktur?

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 10:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menjadi trending topic di media sosial Twitter sejak Rabu malam hingga hari ini, Kamis (4/11).

Dalam penelusuran redaksi, keyword "Siti Nurbaya" dan "Menteri Lingkungan Hidup" ramai imbas tulisan sang menteri di Twitter yang menyinggung soal deforasi dan infrastruktur.

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," demikian kutipan salah satu cuitan Menteri LHK yang menjadi sorotan publik.

Publik, khususnya warganet Twitter menilai, apa yang disampaikan Menteri LHK tersebut kontradiktif dan memicu kegaduhan.

"Menteri lingkungan hidup tapi lebih pro ke pembangunan. Sakit sih ini pernyataan," tulis akun Twitter @permanaindra_ip.

"sbg menteri LHK, harusnya ibu lebih banyak melihat dari perspektif upaya pelestarian lingkungan dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong para pelaku ekonomi merubah mindset mereka sehingga lebih aware bahwa isu climate change ini sudah sangat urgent untuk diatasi segera!" balas akun @3chtelieb3.

Tak hanya warganet, politisi Gerindra, Fadli Zon juga mengungkapkan rasa kecewanya atas tulisan Menteri Siti Nurbaya tersebut.

"Narasi ini kontradiktif dan kontraproduktif," tulis Fadli Zon di akun Twitternya.

Bahkan LSM lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia juga turut bersuara atas tulisan menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Greenpeace Indonesia memaparkan, sejauh ini tidak semua pembangunan infrastruktur berdampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk kepada lingkungan, salah satunya soal pembangunan Jalan Trans Papua.

"Penelitian LIPI sebut pembangunan jalan trans Papua ini tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi orang asli Papua," ujar Greenpeace Indonesia.

Di tengah ramainya kritik dan hujatan, beberapa warganet turut meluruskan pernyataan Menteri LHK. Beberapa di antaranya meminta kepada publik untuk membaca secara utuh pernyataan Menteri Siti Nurbaya.

Sebab kegaduhan yang muncul terjadi karena publik hanya membaca pernyataan Menteri LHK sepotong-potong, tidak utuh.

"Menteri Siti Nurbaya ngetwit, deforestasi tidak boleh mengganggu pembangunan infrastruktur yang lagi gencar dilakukan presiden. Siti Nurhaya dibully habis. Satu twit-nya dilepas dari konteks. Ini dua twit lain yang ngasih contoh dan menjelaskan maksudnya," jelas jurnalis senior Muchlis A Rofik sembari menautkan tangkapan layar kelanjutan tulisan Menteri LHK.

Pun demikian dengan pernyataan Siti Nurbaya Bakar. Setelah ramai dibahas warganet, sang menteri kembali menuliskan pernyataannya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan deforestasi.

"Membaca pesan saya tentang deforestasi harus secara utuh," demikian keterangan Siti Nurbaya Bakar.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya