Berita

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdjat/Net

Politik

Pimpinan MPR RI Dorong Implementasi Target Pembangunan 2030

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 02:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Target pembangunan berkelanjutan nomor dua pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan dan juga menuntaskan persoalan kekerdilan pada anak (stunting) menjadi perhatian MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, persoalan stunting menjadi satu soal yang tetap harus didorong semua pihak untuk dituntaskan.

"Kita harus bisa memastikan bahwa anak dan generasi muda kita mendapatkan gizi yang baik," ujar Lestari seperti dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (3/11).


Menurut Lestari, ada waktu delapan tahun bagi Indonesia untuk memenuhi target pravelensi stunting di bawah 20 persen, sesuai standar WHO, yang merupakan bagian dari salah satu target pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kelaparan pada 2030.

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka  itu, berhasil ditekan dari 37,8 persen pada tahun 2013.

Namun, Rerie memandang angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen.

Terlebih, diungkap anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini, kondisi pandemi Covid-19 menghasilkan pertambahan 1,12 juta keluarga pra sejahtera yang berpotensi meningkatkan angka stunting.

Maka dari itu, kondisi tersebut membutuhkan kerja keras semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menekan angka stunting di tanah air.

Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo mengungkapkan, secara umum di dunia sebenarnya terjadi penurunan angka stunting, namun di sejumlah negara termasuk Indonesia, angka stunting masih berada di atas standar WHO.

"Banyak negara mampu menekan angka stunting satu hingga dua persen per tahun. Kita juga harus mampu merealisasikan hal itu," ujar Hasto.

Menurut Hasto, banyak hal yang menyebabkan angka stunting meningkat yaitu tingginya angka putus sekolah, pernikahan muda, serta angka  kematian ibu dan anak yang tinggi.

Jadi kuncinya, ditegaskan Hasto, berbagai upaya meningkatkan kualitas SDM menjadi sangat penting.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya