Berita

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdjat/Net

Politik

Pimpinan MPR RI Dorong Implementasi Target Pembangunan 2030

KAMIS, 04 NOVEMBER 2021 | 02:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Target pembangunan berkelanjutan nomor dua pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan dan juga menuntaskan persoalan kekerdilan pada anak (stunting) menjadi perhatian MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, persoalan stunting menjadi satu soal yang tetap harus didorong semua pihak untuk dituntaskan.

"Kita harus bisa memastikan bahwa anak dan generasi muda kita mendapatkan gizi yang baik," ujar Lestari seperti dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (3/11).


Menurut Lestari, ada waktu delapan tahun bagi Indonesia untuk memenuhi target pravelensi stunting di bawah 20 persen, sesuai standar WHO, yang merupakan bagian dari salah satu target pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kelaparan pada 2030.

Diakui Rerie, sapaan akrab Lestari, jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Angka  itu, berhasil ditekan dari 37,8 persen pada tahun 2013.

Namun, Rerie memandang angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen.

Terlebih, diungkap anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini, kondisi pandemi Covid-19 menghasilkan pertambahan 1,12 juta keluarga pra sejahtera yang berpotensi meningkatkan angka stunting.

Maka dari itu, kondisi tersebut membutuhkan kerja keras semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menekan angka stunting di tanah air.

Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo mengungkapkan, secara umum di dunia sebenarnya terjadi penurunan angka stunting, namun di sejumlah negara termasuk Indonesia, angka stunting masih berada di atas standar WHO.

"Banyak negara mampu menekan angka stunting satu hingga dua persen per tahun. Kita juga harus mampu merealisasikan hal itu," ujar Hasto.

Menurut Hasto, banyak hal yang menyebabkan angka stunting meningkat yaitu tingginya angka putus sekolah, pernikahan muda, serta angka  kematian ibu dan anak yang tinggi.

Jadi kuncinya, ditegaskan Hasto, berbagai upaya meningkatkan kualitas SDM menjadi sangat penting.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya