Di Rakorwas, Menteri Yasonna: Jangan Halangi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Keberadaan Inspektorat Jenderal memiliki peranan penting dalam mengawal kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Itjen perlu mengoptimalkan fungsi quality assurance, consulting, dan menjadi strategic partner untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan pengendalian atas risiko.

Demikian ditekankan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dilakukan tatap muka dan secara virtual, Rabu (3/11).

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat kepada jajarannya demi menekan tingkat pelanggaran.

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada Kepala Satuan Kerja yang tidak memberikan akses dan menghalang-halangi proses pengawasan yang sedang dilakukan oleh jajaran Inspektorat Jenderal," tegas Yasonna Laoly.

Di sisi lain, ia mengapresiasi kinerja Inspektur Jenderal dan jajaran dalam menjawab instruksi Kemenkumham dengan responsif dan inovatif. Namun demikian, politisi PDIP ini menekankan kepada jajarannya terkait pentingnya integritas.

“Kualitas kerja merupakan hal penting, tetapi integritas paling utama. Untuk memberikan pelayanan nyata, tentu harus menambahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas," tandasnya.

Dalam laporannya, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu menjelaskan, Rapat Koordinasi Pengawasan dirangkai dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai bentuk rasa syukur, kebanggaan, dan penghargaan kepada sejarah.

“Harapan tinggi terselenggaranya kegiatan ini adalah tercapainya keagungan Kemenkumham yang ditandai dengan kinerja tinggi bermartabat yang zero pengaduan, zero penyimpangan, dan zero penyelewengan pada waktunya," demikian Razilu.