Berita

Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Junta Myanmar Keukeuh Blokir Akses Utusan ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 10:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan junta Myanmar kembali menegaskan tidak akan memberikan izin kepada Utusan Khusus ASEAN Erywan Yusof untuk bertemu dengan pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Senior Jenderal Soe Win, dengan menyebut tidak ada negara lain yang akan mengizinkan tindakan tersebut.

Itu lantaran, seperti dikutip Reuters pada Rabu (3/11),  Suu Kyi saat ini tengah menghadapi persidangan atas beberapa kasus. Sehingga mengizinkan utusan ASEAN untuk bertemu Suu Kyi akan melanggar hukum.


Pekan lalu, para pemimpin ASEAN bertemu tanpa kehadiran perwakilan dari Myanmar.

Berdasarkan keputusan para menlu ASEAN pada 15 Oktober, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang selama KTT karena dinilai mengimplementasikan lima poin konsensus yang telah disepakati pada April.

Alih-alih, para menlu ASEAN sepakat untuk mengundang perwakilan non-politis bagi Myanmar. Tetapi pihak junta mengkritisinya dengan menyebut langkah tersebut melanggar prinsip non-intervensi.

Myanmar jatuh ke dalam krisis sejak aksi kudeta militer pada 1 Februari. Aksi protes menolak kudeta militer ditanggapi dengan kekerasan hingga memicu banyak korban jiwa, hingga lebih dari 1.000 orang dengan ribuan lainnya ditangkap.

Pada April, para pemimpin ASEAN termasuk junta menyepakati lima poin konsensus untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Lima poin konsensus tersebut yaitu penghentian kekerasan, dimulainya dialog konstruktif, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, akses bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya