Berita

Ilustrasi tes Covid-19/Net

Politik

Dugaan Bisnis PCR, PKS Ceramahi Pemerintah untuk Tidak Serakah

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 09:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan bisnis tes Covid-19 jenis polymerase chain reaction (PCR) harus benar-benar diusut tuntas. Apalagi, belakangan bisnis berkedok kesehatan ini diduga melibatkan sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo.

"Hal ini mesti dibongkar hingga ke akar, benar tidaknya (bisnis di lingkaran pemerintah)," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dikutip dari akun Twitternya, Rabu (3/11).

Menurutnya, wajar bila saat ini masyarakat curiga tes PCR menjadi ladang bisnis pejabat di pemerintahan. Terlebih belakangan, kebijakan pemerintah berubah-ubah soal kewajiban tes PCR bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan baik darat maupun udara.


"Itu hajat hidup orang banyak dan haru dikontrol, tidak boleh serakah. Belum lagi kerap berubah aturan pemerintah mengenai syarat penerbangan," jelasnya.

Untuk menjawab keraguan publik, aparat penegak hukum harus benar-benar menelusuri kebenaran isu bisnis di balik tes PCR.

"Dan, mestinya segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah, sehingga pembiayaannya juga merupakan tanggung jawab pemerintah," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya