Calon Anggota KPU dan Bawaslu Minim Pendaftar, Saiful Anam: Karena Publik Ragukan Independensi Pansel

Minimnya pendaftar untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebabkan independensi panitia seleksi (Pansel) yang diragukan.

Hingga Senin (1/11) pukul 20.30 WIB, total pendaftar calon anggota KPU tercatat sebanyak 38 orang, terdiri dari 31 laki-laki dan 7 perempuan. Sementara untuk pendaftar calon anggota Bawaslu sebanyak 28 orang, terdiri dari 25 laki-laki dan 3 perempuan.

"Pendaftar KPU dan Bawaslu minim dikarenakan masyarakat ragu dengan independensi Pansel," ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/11).

Keraguan itu muncul karena di dalam tim Pansel terdapat beberapa orang yang masih terikat dan terafiliasi dengan jabatan-jabatan penting di pemerintahan.

"Sehingga banyak calon-calon potensial yang merasa ragu akan independensi Pansel yang diisi dari kalangan eksekutif aktif," terang Saiful.

Apalagi, rakyat sudah disuguhkan dengan berbagai asumsi liar soal independensi Pansel yang terlalu banyak diisi oleh kalangan yang memiliki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

"Banyak calon yang berkualitas enggan mendaftar. Karena mereka tahu, untuk apa mendaftar kalau pada akhirnya mereka harus terpental, dan bukan tidak mungkin justru calon-calon yang terpilih adalah mereka yang dekat atau bahkan menghamba pada kekuasaan," papar Saiful.

Hal tersebut dianggap merupakan fenomena unik namun nyata terjadi. Di mana, Pansel mestinya berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang sudah tidak memiliki kepentingan apapun.

"Ini merupakan awal yang buruk utamanya bagi kontestasi 2024 mendatang, di mana dari awal utamanya pansel sudah diisi oleh orang-orang yang sangat diragukan independensinya," pungkas Saiful.