Berita

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini/Net

Politik

Prof Didik J Rachbini: Kerja Sama Indonesia-China Awalnya Coba-coba tapi Berujung Fatal

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masifnya kerja sama antara Indonesia dan China sejak adanya penandatanganan China Asean Free Trade Area (CAFTA) kini membuat Indonesia tidak terlalu produktif dan lebih banyak konsumtif.

Kerja sama Indonesia-China pun mengakibatkan fenomena baru ekonomi tanah air yang kini dibanjiri produk China secara masif tanpa proteksi memadai.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini pada pemaparannya dalam diskusi publik bertema "Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?".


Prof Didik menjelaskan, hubungan Indonesia-China sejatinya tidak begitu dekat seperti halnya hubungan Indonesia dengan Jepang yang sudah berlangsung sekitar 60 tahun.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang, kata Prof Didik, berbeda sama sekali dengan China. Kerja sama Indonesia-Jepang lebih rumit karena lebih teliti sehingga negoisasi investasi dan kerja sama lebih lama.

"Tetapi setelah berjalan menjadi mudah dan lancar. (berbeda) Dengan China, kerja sama ekonomi bisa terjadi dengan mudah, tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar," kata Prof Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).

Prof Didik menyebut, hubungan kerja sama Indonesia-China awalnya terlihat coba-coba yang berakibat fatal bagi perekonomian tanah air. Kerja sama lebih banyak merugikan Indonesia, terutama investasi pertambangan nikel.

"Hasil hubungan ekonomi Indonesia dan China adalah perdagangan yang defisit begitu besar, perekonomian Indonesia begitu berat seperti dapat dilihat sekarang ini. Nilai tukar Indonesia menjadi melayang-layang dan defisit perdagangan besar," paparnya.

Kerja sam ekonomi, jelas Prof Didik, berhubungan dengan ekonomi-politik yang mempunyai dampak menggerus politik bebas aktif Indonesia. Bahkan Indonesia seolah telah menjadi subordinasi China.

"Kapal China yang masuk perairan Indonesia dihalau dengan sekenanya saja. Padahal dulu politik luar negeri Indonesia amat dihormati seperti era Menlu Ali Alatas yang berwibawa," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya