Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat pidato di Sidang Paripurna DPR, Senin (1/11)/Repro

Politik

Buka Sidang Paripurna, Puan Ungkap Tujuh Masalah yang Dikawal DPR hingga Akhir Tahun

SENIN, 01 NOVEMBER 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan dewan akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Begitu yang dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna masa sidang kedua, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/11).

Mantan Menko PMK ini menyampaikan, DPR RI akan diarahkan ke berbagai isu, permasalahan, yang kini menjadi perhatian masyarakat. Adapun isu yang menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini, terdiri dari tujuh isu krusial.


Di antaranya, kasus pinjaman online ilegal, rencana kenaikan upah minimum 2022, penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19.

“Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3,2, dan 1 di Jawa dan Bali, antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem,” imbuh Puan Maharani dalam rapat paripurna.

Selain itu, kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021 dan yang terakhir rencana pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.

“DPR selalu dituntut rakyat untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat,” imbuhnya.

Pihaknya mengatakan, DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat.

“Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membentuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya