Berita

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

Politik

Tes PCR Untuk Pesawat, Guspardi Gaus: Jangan Timbul Kesan Seolah Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 22:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tes PCR bagi penumpang angkutan udara menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, hal itu dinilai memberatkan bagi para pelancong, namun bagi pemerintah pemberlakuan tes PCR semata-mata untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mempertanyakan keputusan pemerintah yang  mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 melalui tes PCR yang mulai berlaku hari Minggu 24 Oktober 2021 kemarin.

"Jangan timbul kesan di masyarakat seolah pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Jika pemerintah menganggap penumpang pesawat udara mempunyai resiko tinggi, kenapa dibenarkan tempat duduk di atas pesawat tidak jaga jarak,” tegas Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Senin (25/10).


Legislator asal Sumatera Barat ini menyampaikan dengan adanya mengenai kebijakan mengharuskan penumpang pesawat melakukan tes PCR. Dia memandang, ada kesan bahwa pemerintah pro dengan para pengusaha penerbangan.

"Kebijakan ini terkesan bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusaha penerbangan dan mereka yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat. Kebijakan ini jelas tidak adil dan juga sangat memberatkan rakyat. Patut diduga ada aroma bisnis yang menguntuntungkan pihak-pihak tertentu," katanya.

Mestinya, kata Guspardi, ada afirmasi terhadap harga yang terjangakau oleh semua lapisan masyarakat. Yang intinya jangan sampai membebani dan memberatkan rakyat.

Sebagai contoh, dia menyebutkan harga yang dipatok PT.Kimia Farma sebagai BUMN masih dikisaran Rp 450 ribu. Bahkan klinik swasta mematok harga lebih tinggi sekitar Rp 500 ribu ke atas.

"Apalagi kalau hasil PCR sameday (hasilnya keluar), bisa sampai dua kali lipat di beberapa daerah. Aneh saja, jika  biaya tes PCR lebih mahal dari harga tiket pesawat," ucapnya.

Anggota Fraksi PAN DPR RI itu berharap, pemerintah sudah harus mengakhiri kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat domestik. Kalaupun diperlukan cukup dengan tes antigen dengan catatan harus sudah mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar konsisten dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang diberlakukan dengan pertimbangan memulihkan industri penerbangan.

"Terjadi penurunan signifikan terhadap penumpang pesawat udara karena harga tes PCR yang masih mahal dan memberatkan penumpang," ucapnya.

Perubahan kebijakan ini, tambah Guspardi, tentu berakibat terhadap penurunan kinerja industri penerbangan dan berimbas kepada sektor pariwisata.Sehingga diperlukan keputusan kebijakan yang arif dan bijaksana dari pemerintah.

"Penting itu Bagaimana menggenjot ekonomi dapat tumbuh, dan industri penerbangan bangkit serta  pariwisata bergairah kembali, tetapi rakyat tidak dibebankan untuk kepentingan tertentu," demikian Guspardi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya