Sambut PP 105/2021, KPK: Upaya Pemulihan Keuangan Negara Bisa Lebih Optimal

Pemulihan kerugian keuangan negara kini dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 105/2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"KPK mengapresiasi langkah Presiden Jokowi mengesahkan PP 105/2021. PP tersebut memungkinkan bagi KPK untuk dapat melakukan lelang benda sitaan sejak dalam tahap penyidikan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin pagi (25/10).

Melalui PP tersebut, selain meminimalisir biaya perawatan, juga mengantisipasi depresiasi aset yang disita. Sehingga, upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara optimal.

PP tersebut sekaligus sebagai terobosan dan langkah maju bagi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Melalui proses pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien, tetap dapat memberikan outcome yang optimal sebagai kontribusi terhadap pundi-pundi penerimaan negara," pungkas Ali.