Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Elite Demokrat Nilai Hasto Kristiyanto Gagal Move On dari Kekalahan Megawati

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 06:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menilai kecurangan pada Pemilu 2009 masif, ditanggapi serius oleh Partai Demokrat.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Hasto masih belum move on. Hasto, menurutnya, juga tengah mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Jokowi dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009.

Pada Pilpres 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono berhasil tampil sebagai pemenang. Sementara jagoan PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menggandeng Prabowo Subianto kalah.


“Hasto gagal move on untuk menerima kenyataan paslon yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres dalam satu putaran," ujar Kamhar kepada wartawan, Minggu (24/10).

Baca: Memanas, Hasto Siap Beri Beasiswa untuk Buktikan Kerja Jokowi Vs SBY

Kamhar mengingatkan bahwa pada kontestasi Pilpres 2009 lalu ada dua incumbent yang berlaga. Selain SBY, ada juga Jusuf Kalla yang maju berpasangan dengan Wiranto. Artinya, tidak mungkin ada pendekatan kekuasaan dilakukan oleh salah satu kontestan.

“Hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu saat itu yang memenangkan SBY-Boediono. Jadi Hasto tak usah buat argumen yang ngawur dan sok intelek tapi tak punya justifikasi, hanya ilusi," tuturnya.

Baginya, Hasto harus fokus pada agenda partai, sehingga janji kampanye bisa ditepati. Kamhar menilai, hingga kini belum ada janji kampanye baik di bidang politik, ekonomi, dan hukum yang ditepati dan dilunasi.

“Hasto harus mengubah gaya politik posttruth yang terus dilakoninya. Ini kontraproduktif dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi dan pendidikan politik bagi rakyat," sambungnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya