Arsul Sani Saran Buat Matriks Pro dan Kontra Amandemen UUD 1945

Wacana MPR RI untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945 mendapat perhatian publik. Salah satu agenda amandemen, untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama baru Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, sejak wacana amandemen bergulir, sudah dilakukan berbagai kegiatan untuk serap aspirasi dan mencari masukan publik untuk membedah amandemen UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan Arsul Sani dalam Press Gathering MPR RI bertema "Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional" di Trans Convention Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10).

“Setelah menggelinding dilontarkan oleh MPR, kita mendapat berbagai respon dari masyarakat. Dari akademisi, penggiat konstitusi, LSM, aktivis demokrasi, dan element masyarakat yang lainnya,” ujar Arsul Sani.

Setelah waktu berlalu, kata Wakil Ketua Umum PPP ini, sudah saatnya dilakukan pemilahan antara kelompok yang mendukung atau menolak adanya amandemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN.

"Kita harus sudah membuat matriks setelah satu tahun ini diluncurkan maka perlu matriks, matriks pro dan kontra, jadi yang mendukung itu argumentasi apa saja dan kemudian yang argumen yang kontra apa saja, supaya diskursus kita di ruang publik itu ada progresnya," terangnya.

Dikatakan Arsul, perlunya matriks itu, supaya perdebatan amandemen untuk menghadirkan PPHN pada hal perlu atau tidak perlu. Atau bahkan, terjebak pada perdebatan PPHN cukup undang-undang atau Ketetapan MPR (Tap MPR).

"Tidak lagi bolak-balik apa sekedar kemudian mengatakan bahwa PPHN itu perlu dan posisinya kemudian pilihannya antara undang-undang atau TAP MPR, tidak lagi seperti itu," pungkasnya.

Turut hadi dalam acara ini Wakil Ketua MPR RI mewakili Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, anggota MPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah, anggota MPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin.