akil Ketua MPR RI, Syarief Hasan/Repro
Wacana MPR RI untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945 mendapat perhatian publik. Salah satu agenda amandemen yaitu untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama baru Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengatakan, perhatian publik yang tidak sedikit memberikan kritik, salah satu sebabnya adalah tidak utuhnya informasi yang sampai ke masyarakat, baik dari pandangan pemerintah ataupun pandangan politik parlemen itu sendiri.
Bagi Syarief Hasan, satu pilar dalam demokrasi yakni pekerja pers atau wartawan yang menjadi jembatan atau penyambung informasi diantara pemerintah dan parlemen untuk bisa dipahami masyarakat.
"Saya menilai bahwa peran wartawan di sini sangat esensial sekali dan sangat utama," kata Syarief Hasan dalam pembukaan Press Gathering MPR RI bertema 'Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional' di Trans Convention Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10).
Dikatakan politisi senior Partai Demokrat ini, ada dua unsur utama dalam proses amandemen dan pembentukan PPHN, yakni pemerintah dan parlemen. Menurutnya, wartawan harus bisa memberikan pemahaman yang berimbang pada masyarakat untuk kemudian memberikan penilaian pada rencana tersebut.
"Terutama dalam menjembatani tentang pandangan-pandangan yang disampaikan stakeholders kepada MPR dan sekaligus kira-kira alternatif pandangan yang sudah dilakukan pendalaman oleh DPR, untuk disampaikan kembali pada masyarakat," terangnya.
Dua fungsi dan tugas itu, menurut Syarief, akan menjadi beban wartawan. Sehingga, diharapkan segala informasi yang muncul sebagai pandangan pemerintah ataupun parlemen harus disampaikan dengan utuh, supaya dipahami secara utuh oleh masyarakat.
"Manakala komunikasi itu tidak utuh ataupun sedikit biasa mengalami pembiasan, maka pesan tersebut tidak sampai secara utuh," pungkasnya.
Turut hadi dalam acara ini Wakil Ketua MPR RI mewakili Fraksi PPP Arsul Sani, anggota MPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifah Amaliah, anggota MPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin.
