Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil/Net

Politik

Tuntut Sofyan Djalil Mundur, Junimart Girsang Beberkan 5 Keburukan Kementerian ATR/BPN

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 22:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan setidaknya ada lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil.

Buruknya kepemimpinan Sofyan Djalil itu menyusul adanya konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha.

Hal ini diakibatkan oleh pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha oleh Kementerian ATR/BPN yang kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.


Yang pertama, kata Junimart, penyebab sertifikasi PTSL bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini surveyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat.

Junimart mengatakan, bagaimana caranya mengukur validitas pengukurannya jika dilakukan semi ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Karena dilakukan oleh pihak ketiga yang mana kontrol kwalitas pekerjaan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum (Rechtkadaster). Bahkan ada oknum pengukuran yang melakukan pengukuran tanah cukup di atas meja seperti potong tahu,” tegas Junimart, Rabu (20/10).

Catatan kedua, lanjut Junimart, seleksi pejabat eselon III dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama ini berlangsung sangat diskriminatif. Bahkan ia memandang cenderung KKN.

Informasi yang ia ketahui, dijelaskan politisi PDIP itu banyak ASN yang memenuhi syarat tetapi tidak bisa menduduki jabatan strategis bahkan sebaliknya.

Imbasnya, jelas Junimart, sistem pemilihan seperti itu akan menyuburkan mafia tanah. Sebab, Sebagai akibatnya para kepala kantor di tingkat daerah Kabupaten/Kota dan kepala kantor wilayah di tingkat Provinsi.

"Pada akhirnya tidak berani menindak para mafia tanah di daerah masing-masing sebagaimana yang diinginkan presiden Jokowi. Dengan alasan memilih aman demi jabatan mereka, sebaliknya para kepala kantor yang ingin menumpas mafia tanah, malah tidak diijinkan,” katanya.

Yang ketiga, keberadaan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, selama ini dinilai kurang bekerja menjalankan landreform dan penanganan konflik agraria.

Argumentasi Junimart, selama satu tahun terakhir pengukuran ulang terhadap konflik HGU tidak pernah terealisasi.

Catatan keempat, marak sekali buku tanah atau warkah pendaftaran tanah yang hilang. Padahal, kata Junimart, hal warkah itu kumpulan berkas penerbitan sertifikat tanah yang disimpan oleh BPN.

"Ketika barang berharga itu hilang akibatnya kepastian sertifikat tidak terpenuhi, dan ironisnya lagi banyak sertifikat tanah terbit yang lokasinya tidak bisa ditemukan,” imbuhnya.

Catatan terakhir dari Junimart, Kementerian ATR/BPN dianggap lebih memprioritaskan program pemberian Sertifikat Tanah Gratis atau PSTL yang tidak sesuai sasaran dibandingkan dengan pemberian sertifikat tanah Redistribusi kepada para petani penggarap atas lahan yang dibagikan oleh negara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

"Sertifikasi redistribusi terhambat, karena Kementerian ATR/BPN lebih memprioritaskan PSTL dari pada Redistribusi," jelasnya.

Atas dasar penjelasan itu, Junimart menyakini, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil gagal menjalankan program pertanahan Presiden Jokowi.

"Ditambah lagi keluhan masyarakat tentang sistem pelayanan Badan Pertanahan untuk pengurusan sertifikasi.  SOP nya yang tidak berjalan, pengamatan saya berdasar croscek lapangan Menteri ATR/ BPN ini asbun saja,” demikian Junimart.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya