Berita

Ahli ekonomi yang pernah menjadi Menko Ekuin era presiden gus Dur, Rizal Ramli/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Di Indonesia Ini Bukan Demokrasi Tapi United Oligarki

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 20:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua megaproyek pemerintah yakni pemindahan ibu kota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung ditentang sejumlah pakar ekonomi lantaran tidak memiliki keuntungan bagi keuangan negara, yang ada justru memperburuk fiskal.

Ahli ekonomi Rizal Ramli menilai, pemerintah seharusnya tahu diri soal keuangan negara yang saat ini tengah defisit cukup tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19, yang dalam kurun dua tahun memporakporandakan ekonomi nasional.

"Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya," ucap Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual Gelora Talks bertemakan 'APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara', Rabu (20/10).


Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini mencontohkan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota baru namun berujung pada kemubaziran, karena hanya menjadi sebuah monumen semata.

"Padahal ibu kota itu (di Kalimantan Timur) jauh sekali. Naik pesawat tiga jam, di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru begitu, jaraknya jauh, gagal. Hanya jadi monumen saja," tutur Rizal Ramli.

"Brazil (misalnya), bikin ibu kota baru Brazilian City, tiga jam dari kota lama Rio de Jeneiro, gagal. Cuman jadi monumen doang," imbuhnya.

Selain itu, contoh lainnya ada di India yang dulunya memiliki ibu kota di Old Delhi kemudian membangun ibu kota baru di daerah Punjab. Alhasil akhirnya sama, menjadi monumen semata dan tidak memiliki manfaat lantas dibangun lagi ibu kota baru di New Delhi yang hanya berjarak setengah jam dari Old Delhi hingga akhirnya sukses.

Berbeda halnya dengan tetangga dekat Indonesia, yaitu Malaysia. Sosok yang kerap disapa RR ini mengatakan bahwa pembuatan ibu kota baru Malaysia di Putrajaya jaraknya hanya satu jam dari Kuala Lumpur, dan terbilang berhasil.

"Jadi ini proyek (ibu kota baru Indonesia) ngada-ngada, dipaksakan dan semuanya setuju karena yang ada ini bukan demokrasi, di Indonesia," katanya.

Menurutnya, di Indonesia kini sudah melupakan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Justru menurutnya, yang ada di Indonesia saat ini adalah united oligarki.

"Jadi kepalanya cuman satu dia perintahkan bos-bos partai untuk dukung. Jadi yang ada ini bukan demokrasi ini namanya united olgarki," tutur RR.

"Segala macem yang enggak penting, yang bukan prioritas dipaksain. Semua bilang yes man, padahal anggaran pemerintah itu bolongnya sudah sangat besar,” imbuhnya.

Selain itu, mantan Kepala Bulog ini juga melihat utang Indonesia yang sudah semakin membengkak. Katanya, untuk membayar pokok pinjaman saja negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

"Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun," katanya.

Maka dari itu, RR merasa heran jika ada megaproyek pembangunan ibu kota yang akan tetapi dilanjutkan Jokowi. Karena dari segi kemampuan bayar utang negara saja, pemerintah harus berutang lagi.

"Harus gali lobang tutup jurang. Ini pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Tapi selalu diklaim pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab. Itu banyak bohong. Pengelolaan ugal-ugalan kok," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya