2 Tahun Jokowi-Maruf, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ingkari Janji terhadap Rakyat

Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, ada pengingkaran janji yang secara vulgar dilakukan oleh pemerintah.

Salah satunya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini bentuk pengingkaran nyata atas pernyataan terdahulu Presiden Jokowi sendiri yang kala itu menyebut bisnis to bisnis tanpa ada pembiayaan APBN, tetapi dalam perjalannya kemudian terjadi pembengkakan anggaran dan harus diintervensi menggunakan APBN," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu siang (20/10).

Menurutnya, pemerintah lagi-lagi mempertontonkan pembohongan publik dan menunjukkan ketidakberpihakannya kepada rakyat kecil ketika tetap menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Terlebih, kondisi perekonomian sedang lesu akibat pandemi Covid-19 dan daya beli masyarakat sedang terpuruk.

"Ini berpotensi besar hanya akan mengulangi ketidakcermatan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam jumlah besar," sesalnya.

Bukan hanya kereta cepat, dijelaskan Kamhar, proyek infrastruktur seperti Bandara Kertajati yang menelan anggaran triliunan rupiah tidak berbanding lurus dengan manfaatnya terhadap perekenomian rakyat.

"Bisa dibilang hampir unfaedah," pungkasnya.