Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno/Net
. Laporan masyarakat yang ditipu pemberi layanan pinjaman online (pinjol) ilegal membuat resah Presiden Joko Widodo. Sehingga, dia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk membenahi tata kelola financial technology.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, menyampaikan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Atas dasar itu maka masyarakat mudah tergiur dengan pinjaman online yang besaran bunga pinjamannya tidak sesuai aturan.
"Karena literasinya rendah, dia mudah dibohongi ketika memilih pilihan yang terbaik di dalam hidupnya, dia tidak mempertimbangkan alternatif secara akurat dan tidak berhitung secara cermat," ucap Hendrawan dalam diskusi Forum Legislasi secara virtual dengan tema "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?" pada Selasa (19/10).
Hendrawan mengatakan, para peneliti keuangan negara melihat ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan pasar dalam mengelola kebutuhan masyarakat yang begitu besar.
Untuk itu, menurut Hendrawan, perlu adanya literasi pengelolaan keuangan scara baik dan benar, agar masyarakat mampu mengantisipasi saat dikadali oleh para pelaku pinjaman online.
"Karena sebagian masyarakat kita miskin, tapi suplai dana yang tersedia untuk masyarakat itu terbatas, biaya untuk meminjam itu tinggi," tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat, analisis tersebut sangat kontekstual dengan kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga, diperlukan satu solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini.
"Maka mudah sekali solusinya, untuk OJK, karena literasinya rendah ya kita mengadakan edukasi, sosialisasi dan literasi secara masif," tuturnya.
Legislator asal Semarang ini mengungkapkan, cakupan literasi yang luas untuk masyarakat dibutuhkan agar seluruh rakyat Indonesia semakin cerdas dan tidak mudah ditipu.
Akan tetapi, Hendrawan melihat keperluan pendanaan yang harus diperbanyak untuk kegiatan literasi keuangan digital ini.
