Berita

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Pinjol Ilegal Meresahkan Jokowi, PDIP Dorong Perluasan Literasi Keuangan Digital oleh OJK

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Laporan masyarakat yang ditipu pemberi layanan pinjaman online (pinjol) ilegal membuat resah Presiden Joko Widodo. Sehingga, dia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk membenahi tata kelola financial technology.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, menyampaikan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Atas dasar itu maka masyarakat mudah tergiur dengan pinjaman online yang besaran bunga pinjamannya tidak sesuai aturan.

"Karena literasinya rendah, dia mudah dibohongi ketika memilih pilihan yang terbaik di dalam hidupnya, dia tidak mempertimbangkan alternatif secara akurat dan tidak berhitung secara cermat," ucap Hendrawan dalam diskusi Forum Legislasi secara virtual dengan tema "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?" pada Selasa (19/10).


Hendrawan mengatakan, para peneliti keuangan negara melihat ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan pasar dalam mengelola kebutuhan masyarakat yang begitu besar.

Untuk itu, menurut Hendrawan, perlu adanya literasi pengelolaan keuangan scara baik dan benar, agar masyarakat mampu mengantisipasi saat dikadali oleh para pelaku pinjaman online.

"Karena sebagian masyarakat kita miskin, tapi suplai dana yang tersedia untuk masyarakat itu terbatas, biaya untuk meminjam itu tinggi," tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat, analisis tersebut sangat kontekstual dengan kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga, diperlukan satu solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini.

"Maka mudah sekali solusinya, untuk OJK, karena literasinya rendah ya kita mengadakan edukasi, sosialisasi dan literasi secara masif," tuturnya.

Legislator asal Semarang ini mengungkapkan, cakupan literasi yang luas untuk masyarakat dibutuhkan agar seluruh rakyat Indonesia semakin cerdas dan tidak mudah ditipu.

Akan tetapi, Hendrawan melihat keperluan pendanaan yang harus diperbanyak untuk kegiatan literasi keuangan digital ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya