Para menteri Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amiin/Net
Tidak sedikit nama menteri Kabinet Indonesia Maju masuk dalam bursa calon presiden untuk Pemilu tahun 2024. Hal itu terungkap dalam Survei terbaru Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC).
Dari survei tersebut, terungkap nama-nama menteri yang kemungkinan besar memicu "politik gentong babi" yang bisa menyebabkan ketidakadilan hingga mengorbankan kualitas demokrasi.
Nama-nama menteri tersebut antara lain Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan, Sandiaga Salahuddin Uno Menparekraf, Tri Rismaharini Mensos, Mahfud MD Menkopolhukam, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, hingga M. Tito Karnavian Mendagri.
Fenomena ini ditanggapi pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, yang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya tindakan memanfaatkan kebijakan untuk pencalonan para menteri di Pemilu, yang mana ini disebut sebagai "Politik Gentong Babi".
"Politik gentong babi kembali mencuat setelah ada indikasi banyak menteri yang potensial nyapres," ujar Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/10).
Jamiluddin mengaku khawatir para menteri secara diam-diam menggunakan dana publik untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya pada Pilpres 2024 nanti.
Sebab menurutnya, peluang ke arah itu memang sangat terbuka, terutama menteri yang tugas dan fungsinya (tupoksinya) bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Para menteri itu bisa saja mengkonversi beberapa program untuk digunakan kampanye secara indirect," tuturnya.
Salah satu cara yang disulap para menteri untuk memanfaatkan kebijakan menjadi pendulang suara adalah dengan membawa program kementerian kepada masyarakat yang sebenarnya tidak untuk kepentingan kementerian yang dipimpinnya.
"Tapi diarahkan untuk kepentingan nyapres," imbuh Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996-1999 ini.
Kampanye indirect (terselubung), kata Jamiluddin, dengan menggunakan dana negara memang berpeluang mempengaruhi masyarakat. Apalagi, saat ini sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Kelompok masyarakat seperti ini tentu potensial dipengaruhi politik gentong babi," katanya.
Hanya saja dia menilai, besar kecil pengaruhnya sangat ditentukan oleh nilai jual dari menteri yang melakukan politik gentong babi. Bagi menteri yang nilai jualnya tinggi, yang terlihat dari elektabilitasnya, tentu pengaruh politik gentong babi akan sangat besar kepada masyarakat.
"Politik gentong babi justru akan menimbulkan efek penguatan bagi masyarakat untuk memilih sang menteri," pungkasnya.
