Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

2 Tahun Rezim Jokowi, Demokrasi Dikebiri, Rakyat Takut Dibui

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Demokrasi di Indonesia dianggap mengalami degradasi serius selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal itu setidaknya terpotret dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa demokrasi di Indonesia terus menurun.

"Demokrasi mesti dijaga, karena di bawah pemerintahan sekarang indeks demokrasi menurun. Demokrasi harus dirawat dan jangan dikebiri," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/10).


Saat ini, kata Ujang, banyak rakyat Indonesia takut dalam menyampaikan kritik. Mereka takut bersuara menyampaikan aspirasi lantaran tak sedikit kritikus yang diproses hukum hingga berakhir di penjara.

"Jadi menjaga dan merawat demokrasi menjadi penting bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar mereka punya legacy bagus agar bisa disebut the guardian of democracy," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

"Namun itu butuh kesungguhan dari Jokowi-Maruf Amin. Jika tidak dijaga, maka kita bisa kembali ke negara otoriter. Itu yang kita tidak inginkan," demikian Ujang Komarudin.

Joko Widodo dan Maruf Amin telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober 2019.

Sejak dilantik hingga kini akan genap dua tahun pada Rabu (20/10) besok, memimpin Republik Indonesia dengan segala janji dan sumpah jabatannya kepada rakyat Indonesia.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya