Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net
Demokrasi di Indonesia dianggap mengalami degradasi serius selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Hal itu setidaknya terpotret dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa demokrasi di Indonesia terus menurun.
"Demokrasi mesti dijaga, karena di bawah pemerintahan sekarang indeks demokrasi menurun. Demokrasi harus dirawat dan jangan dikebiri," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/10).
Saat ini, kata Ujang, banyak rakyat Indonesia takut dalam menyampaikan kritik. Mereka takut bersuara menyampaikan aspirasi lantaran tak sedikit kritikus yang diproses hukum hingga berakhir di penjara.
"Jadi menjaga dan merawat demokrasi menjadi penting bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar mereka punya
legacy bagus agar bisa disebut
the guardian of democracy," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
"Namun itu butuh kesungguhan dari Jokowi-Maruf Amin. Jika tidak dijaga, maka kita bisa kembali ke negara otoriter. Itu yang kita tidak inginkan," demikian Ujang Komarudin.
Joko Widodo dan Maruf Amin telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober 2019.
Sejak dilantik hingga kini akan genap dua tahun pada Rabu (20/10) besok, memimpin Republik Indonesia dengan segala janji dan sumpah jabatannya kepada rakyat Indonesia.
