Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

2 Tahun Rezim Jokowi, Demokrasi Dikebiri, Rakyat Takut Dibui

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Demokrasi di Indonesia dianggap mengalami degradasi serius selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal itu setidaknya terpotret dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa demokrasi di Indonesia terus menurun.

"Demokrasi mesti dijaga, karena di bawah pemerintahan sekarang indeks demokrasi menurun. Demokrasi harus dirawat dan jangan dikebiri," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/10).


Saat ini, kata Ujang, banyak rakyat Indonesia takut dalam menyampaikan kritik. Mereka takut bersuara menyampaikan aspirasi lantaran tak sedikit kritikus yang diproses hukum hingga berakhir di penjara.

"Jadi menjaga dan merawat demokrasi menjadi penting bagi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar mereka punya legacy bagus agar bisa disebut the guardian of democracy," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

"Namun itu butuh kesungguhan dari Jokowi-Maruf Amin. Jika tidak dijaga, maka kita bisa kembali ke negara otoriter. Itu yang kita tidak inginkan," demikian Ujang Komarudin.

Joko Widodo dan Maruf Amin telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober 2019.

Sejak dilantik hingga kini akan genap dua tahun pada Rabu (20/10) besok, memimpin Republik Indonesia dengan segala janji dan sumpah jabatannya kepada rakyat Indonesia.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya