Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, Sabtu (16/10)/Ist ​​​
Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bertajuk "Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota" menjadi pro kontra di masyarakat ibukota.
Ada 10 masalah yang disoroti LBH dalam 4 tahun Anies memimpin Jakarta. Rapor merah itu diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (18/10).
Merespons hal tersebut, Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang (IKM) DKI Jakarta, Irwandi mengatakan, LBH Jakarta telah memberikan penilaian tidak objektif terkait empat tahun kepemimpinan Anies Baswedan di ibukota.
"Penilaian LBH Jakarta sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta," kata Irwandi melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/10), dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta.
Irwandi menjelaskan, selama empat tahun memimpin ibukota, Gubernur Anies Baswedan telah menunaikan janji kampanyenya pada 2017 lalu. Kepemimpinan Anies, lanjut Irwandi, juga berpihak kepada rakyat kecil, sebagaimana janji politiknya.
"Pak Anies sukses mengubah wajah Jakarta makin cantik," tegas Irwandi.
Irwandi berpandangan, Anies begitu memperhatikan warga kelas bawah. Misalnya dengan melakukan penataan Kampung Akuarium, Cikunir, dan Tanah Merah.
"Penataan kampung itu membuktikan janji-janji Anies bukan omong kosong," tegas Irwandi lagi.
Selama empat tahun menjadi orang nomor satu di Jakarta, kata Irwandi, Anies juga tidak pernah melakukan penggusuran seperti gubernur DKI sebelumnya.
Upaya mengurangi dampak banjir juga terus dilakukan Anies. Antara lain lewat Program Gerebek Lumpur, pembangunan waduk, dan naturalisasi sungai.
Bukan hanya itu, sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sudah membangun trotoar seluas 760.305 meter persegi di lima wilayah kota. Penataan trotoar itu dilakukan selama periode 2018 hingga 2020 lalu.
"Trotoar-trotoar di Jakarta sekarang seperti di luar negeri, bikin nyaman pejalan kaki," jelas Irwandi.
LBH Jakarta menyoroti 10 masalah di ibukota. Antara lain kualitas udara Jakarta, akses air bersih akibat swastanisasi air, penanganan banjir, penataan kampung kota, dan akses terhadap bantuan hukum.
Termasuk juga soal tempat tinggal rumah DP 0 persen, penanganan pandemi, dan reklamasi.
