Anggota Komisi II DPR, Irwan Ardi Hasman (kanan) bersama Wamen ATR/BPN Surya Tjandra/RMOL
Program nasional pengurusan sertifikasi tanah pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini, menjadi sangat berarti dalam mendukung kesuksesan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman mengatakan, jika program PTSL berjalan dengan baik maka akan menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Irwan Ardi Hasman saat menjadi narasumber pada program sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN bersama Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/10).
"Pemkot akan diuntungkan apabila PTSL ini selesai, bahkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pajak Bumi Bangunan (PBB) Ini akan dibayarkan tiap tahun," ujar Irwan Ardi.
Irwan menegaskan, begitu program PTSL selesai, manfaat lainnya adalah menghilangkan praktik-praktik pungli. Karena menurut SKB 3 Menteri tentang PTSL adalah program ini dikenakan biaya maksimal Rp 150 ribu dan tidak lebih.
"Karena setahu saya dari SKB tiga menteri disepakati pengurusan administrasi PTSL hanya Rp 150 ribu," katanya.
Irwan tidak menampik, sampai saat ini memang masih banyak temuan dari lapangan atas adanya Pungli saat masyarakat mengurus sertifikasi tanah bagi. Padahala secara aturan Pemkot telah menunjuk kelurahan, lalu kelurahan membentuk Pokja, yang dahulu pokmas.
"Yang bermain ini ada yang minta kutip-kutip, jadi ini masih ada oknum melakukan pungli seperti itu," tuturnya.
Kendati demikian, lanjut legislator Partai Gerindra ini, informasi dari Kanwil BPN Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kota Bogor sertifikat sudah lebih 90 persen terealisir bidang tanah yang sudah terealisasikan.
"Jadi dengan begitu adanya percepatan pengurusan PTSL, maka tidak usah menunggu sampai tahun 2025, Kota Bogor diharapkan sudah lebih dulu selesai penatan tanahnya," ucapnya.
Pada sisi lain, Irwan juga menekankan agar program-program kerakyatan khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dapat terus dilanjutkan.
"Meski program lainnya sudah dilakukan di lapangan, dan diharapkan ini berkelanjutan, seperti program one day servicekah, mal pelayanan publikkah, atau program Pemkot lainnya," pungkasnya.
