Keputusan Jokowi Gunakan APBN untuk Kereta Cepat Jadi Catatan Negatif 2 Tahun Kepemimpinannya

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin akan genap memasuki masa dua tahun pada 20 Oktober mendatang.

Sejumlah evaluasi kinerja pemerintah dari berbagai kalangan perlu dijadikan catatan untuk perbaikan kepemimpinan Jokowi dan Maruf Amin. Harapannya, catatan kritis dari berbagai kalangan itu bisa menjadi masukan untuk melahirkan legasi yang bakal dikenang rakyat.

Pengamat politik Hendri Satrio menyampaikan sejumlah hal negatif dan positif dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf.

Salah satu hal negatifnya, kata Hendri Satrio yakni keputusan Jokowi meneken penggunaan APBN bisa dialirkan ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Ekonomi jelas menjadi tantangan, dari sisi ekonomi keluarga bahkan yang terakhir keputusan Pak Jokowi untuk menggunakan APBN untuk kereta cepat itu akan menjadi catatan negatif, penanganan ekonomi,” kata Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/10).

Penggagas lembaga survei KedaiKopi ini menambahkan, meskipun perekonomian Indonesia perlahan merangkak ke arah positif.

Namun demikian, ketidakkonsistenan sikap pemerintah dalam mengeluarkan anggaran negara akan merusak citra Jokowi.

Dari sisi ekonomi, masalah perekonomian keluarga harus menjadi tantangan pemerintahan Jokowi Maruf yang harus segera diperbaiki.

“Ketidakkonsistenan dalam melakukan kebijakan itu sebetulnya bisa berbahaya untuk citra positif dan legasi terutama pemerintahan Jokowi,” tutupnya.