Berita

Bendera PBSI jadi pengganti bendera merah putih saat tim Piala Thomas mengangkat piala/Net

Politik

Ketua Komisi X: Jika Tidak Diselesaikan, Sanksi WADA Mengancam MotoGP Mandalika Hingga Formula E

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus segera mengambil langkah cepat dalam merespon dan mencari jalan penyelesaian teguran Badan Antidoping Dunia (WADA).

Begitu kata Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda merespon tidak berkibarnya bendera merah putih euforia kemenangan tim ganda putra bulutangkis Indonesia yang mengangkat trofi Piala Thomas.

Saiful Huda mengingatkan bahwa sanksi resmi WADA ini jika tidak segera diselesaikan, maka rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia akan terancam batal digelar.


”Event itu seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam," kata Saiful Huda kepada wartawan, Senin (18/10).

Selain itu, kata Legislator Partai Golkar ini, adanya sanksi resmi dari WADA ini maka kesempatan Indonesia untuk ikut biding atau menjadi kandidat tuan rumah berbagai turnamen internasional juga terancam.

“Dari PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman kian mengecil,” katanya.

Sebelumnya, WADA mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar Test Doping Plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi.

Jika klarifikasi tidak dilakukan maka Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di tanah air maupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya