Berita

Bendera PBSI jadi pengganti bendera merah putih saat tim Piala Thomas mengangkat piala/Net

Politik

Ketua Komisi X: Jika Tidak Diselesaikan, Sanksi WADA Mengancam MotoGP Mandalika Hingga Formula E

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus segera mengambil langkah cepat dalam merespon dan mencari jalan penyelesaian teguran Badan Antidoping Dunia (WADA).

Begitu kata Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda merespon tidak berkibarnya bendera merah putih euforia kemenangan tim ganda putra bulutangkis Indonesia yang mengangkat trofi Piala Thomas.

Saiful Huda mengingatkan bahwa sanksi resmi WADA ini jika tidak segera diselesaikan, maka rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia akan terancam batal digelar.


”Event itu seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam," kata Saiful Huda kepada wartawan, Senin (18/10).

Selain itu, kata Legislator Partai Golkar ini, adanya sanksi resmi dari WADA ini maka kesempatan Indonesia untuk ikut biding atau menjadi kandidat tuan rumah berbagai turnamen internasional juga terancam.

“Dari PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman kian mengecil,” katanya.

Sebelumnya, WADA mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar Test Doping Plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi.

Jika klarifikasi tidak dilakukan maka Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di tanah air maupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri. 

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya