Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Proses Seleksi Calon Dirkeu BUMD Tangsel Dipertanyakan

MINGGU, 17 OKTOBER 2021 | 23:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proses seleksi Calon Direktur (Dirkeu) Keuangan PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan  (PITS) di Tangerang Selatan menuai polemik. Salah satu calon Dirkeu perusahaan BUMD itu, Agus Pramono merasa dirugikan.

Agus menilai proses seleksi calon Dirkeu di perusahaan investasi keuangan tersebut ada kejalanggalan. Polemik terjadi setelah Dian Yunita diputuskan sebagai Dirkeu terpilih dalam RUPS PT PITS pada 1 Oktober 2021.

Padahal, Agus telah melaksanakan semua persyaratan dan ketentuan seleksi dengan mendapat nilai terbaik dari calon lainnya. Ditambah berjuang dalam seleksi itu bukan hal yang mudah mulai dari harus membagi waktu, biaya, tenaga dan pikiran untuk melewati semua tahapan seleksi pansel Dirkeu. Namun, harus menelan pil pahit saat mendengar keputusan walikota memilih kandidat lain dengan nilai di bawahnya.


Dirinya merasa keputusan akhir yang diambil dengan memilih Dian Yunita seperti main-main karena dilakukan tidak transparan. Selain itu, juga tidak memiliki landasan alasan hukum yang dapat pihaknya pahami.

“Maka kami sebagai masyarakat dan sekaligus peserta meminta wali kota untuk mengkaji ulang putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, soal kalah atau menang dalam seleksi ini itu adalah konsekuensi tetapi yang lebih penting lagi semua itu harus didapatkan dengan cara-cara terhormat,” kata Agus Pramono lewat keterangan tertulisnya, Minggu (17/10).

Hal lain yang juga dipersoalkan, status Dian yang masih menjadi pengurus partai politik.  Namun, ketika disinggung soal status Dian Yunita yang masih menjadi pengurus partai politik, Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengklaim tak melanggar aturan. Menurutnya, nanti hal tersebut akan diurus oleh direksi.

"Itu (pengunduran diri) sepenuhnya nanti diurus Direksi. Nanti diminta menyusul pengunduran dirinya itu bisa. Prinsipnya yang penting dia mau (mengundurkan diri),” ujarnya.

Sementara pengamat Kebijakan Publik di Tangsel, Merdiansa Paputungan mengatakan, proses seleksi calon Dirkeu PT PITS tidak mengedepankan azas transparansi dan cenderung melanggar aturan. Seharusnya kepala daerah memperhatikan secara cermat dan seksama hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan tim/lembaga profesional yang telah bekerja sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Jika kepala daerah memilih calon yang tidak direkomendasikan oleh UKK, maka kepala daerah tentu harus memiliki alasan hukum yang cukup kuat dan meyakinkan atas keputusan yang diambil. Dalam seleksi Dirkeu PT PITS, wali kota memilih nomor urut 2, yakni Dian Yunita, maka sudah semestinya ada alasan dan indikator penilaian yang disampaikan ke publik.

Begitu juga dengan alasan kenapa walikota tidak memilih kandidat nomor 1 yakni Agus Pramono yang sudah direkomendasikan Tim Pansel. Ia menilai, jika walikota tidak peka dan cermat dalam menyikapi persoalan ini, bukan hanya peserta seleksi yang dirugikan, namun juga masyarakat di Tangsel.

"Salah satu isu hukum dalam pemilihan Direktur Keuangan PT PITS adalah dugaan calon terpilih tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Permendagri No 37 Tahun 2018,” tuturnya.

“Setidaknya ada 12 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang mengikuti seleksi. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka calon tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat melanjutkan kepada tahapan selanjutnya," Imbuhnya.

Berdasarkan tahapan pemilihan dalam Permendagri, seseorang yang tidak memenuhi persyaratan, sudah seharusnya gugur sebagai calon sejak tahap seleksi administrasi. Dengan demikian, sangat tidak lazim jika seorang calon diketahui tidak memenuhi syarat setelah diangkat dalam RUPS.

Menurutnya, jika yang terjadi demikian, maka setidaknya terdapat 2 kemungkinan, pertama, ada indikasi pemalsuan persyaratan yang dilakukan oleh calon sehingga dapat lolos dalam seleksi administrasi. Kedua, ada indikasi bahwa panitia yang melakukan seleksi administrasi tidak bekerja secara professional.

"Jika terbukti salah satu atau kedua kemungkinan di atas, maka hal ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan tranparansi proses seleksi, dan lebih jauh membuka peluang untuk dapat disengketakan baik melalui instrumen hukum tata usaha negara, dan yang paling jauh adalah dapat dipersoalkan dari sisi hukum pidana," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya