Berita

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Kok Pemerintah Baru Ajukan Usul Jadwal Pemilu? Ya Iyalah, Kan Baru Diminta

MINGGU, 17 OKTOBER 2021 | 11:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah membantah memiliki agenda terselubung dibalik baru diajukannya usul tentang jadwal Pemilu 2024.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

“Ada yang bilang, kok pemerintah baru ajukan usul jadwal pemilu? Kok tidak dulu-dulu? Ya, iyalah,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (17/10).


Mahfud menjelaskan bahwa KPU memang pihak yang berwenang menetapkan jadwal pemilu. Di satu sisi, KPU baru meminta pendapat pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU.

“Artinya, kalau belum diminta kita kok mengajukan duluan, nanti dituding ada agenda terselubung,” terangnya.

Sebaliknya, jika pemerintah sudah diminta secara resmi tapi belum mengusulkan, Mahfud justru khawatir publik akan menuding pemerintah tidak mau mengadakan pemilu.

“Makanya kami usul hari H Pemilu yang efisien waktu dan biayanya tanpa melanggar agenda konstitusional. Itu sudah dengan simulasi yang ketat. KPU dan DPR bisa membuat usul juga,” urai Mahfud.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kemendagri telah mengusulkan agar Pilpres dan Pileg digelar pada 15 Mei 2024. Sementara KPU usul agar gelaran itu dilakukan lebih awal, yaitu 21 Februari.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya