Berita

Faisal Basri/Net

Politik

Faisal Basri: Kereta Cepat Tidak Ada di Program Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk melakukan proses perencanaan yang matang dalam membangun proyek infrastruktur. Sehingga negara tak mengalami kerugian akibat proyek yang dijalankan tanpa perhitungan matang.

Hal ini disampaikan ekonom Faisal Basri terkait rencana penggunaan APBN untuk melanjutkan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sempat mangkrak.

"Nah kereta cepat ini tidak ada di program pembangunan jangka panjang maupun RPJMN. Bukan primer, sekunder, tersier, seperti yang dikatakan tadi. Karena itu di bussiness to bussiness, ok silahkan kalau B to B,” terang Faisal dalam acara diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertemakan "Plin Plan Janji Pemimpin" yang digagas PKS TV, Jumat (15/10).


Faisal menekankan, masalah lain yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut adalah SDM di Indonesia yang belum kompeten dan kaya akan pengalaman dalam hal bisnis kereta cepat tersebut.

“Ya, baiknya kalau seperti itu ya serahkan seperti MRT ada loan dari Jepang,” imbuhnya.

Faisal juga mengurai proyek pembangunan kereta cepat ini sepenuhnya ini didorong oleh Rini Soemarno dan tentu saja atas restu Jokowi sebagai presiden. Namun ada sebagian menteri yang menolak.

"Bahkan kita tahu kan Jonan tidak mau ikut ground breaking waktu itu. Karena, secara prinsip dia ngerti perkeretaapian dia ngerti macem-macem itu ya enggak masuk akal gitu,” ucapnya.

"Jadi, apa yang harus kita lakukan ya saya enggak tahu deh. Inilah, ongkos yang mahal yang harus kita bayar, kalau proses pengambilan keputusan segala sesuatunya tidak berdasarkan penelitian yang seksama,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya