Pemerintah diminta untuk melakukan proses perencanaan yang matang dalam membangun proyek infrastruktur. Sehingga negara tak mengalami kerugian akibat proyek yang dijalankan tanpa perhitungan matang.
Hal ini disampaikan ekonom Faisal Basri terkait rencana penggunaan APBN untuk melanjutkan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sempat mangkrak.
"Nah kereta cepat ini tidak ada di program pembangunan jangka panjang maupun RPJMN. Bukan primer, sekunder, tersier, seperti yang dikatakan tadi. Karena itu di
bussiness to bussiness, ok silahkan kalau
B to B,†terang Faisal dalam acara diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertemakan "Plin Plan Janji Pemimpin" yang digagas PKS TV, Jumat (15/10).
Faisal menekankan, masalah lain yang dihadapi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut adalah SDM di Indonesia yang belum kompeten dan kaya akan pengalaman dalam hal bisnis kereta cepat tersebut.
“Ya, baiknya kalau seperti itu ya serahkan seperti MRT ada loan dari Jepang,†imbuhnya.
Faisal juga mengurai proyek pembangunan kereta cepat ini sepenuhnya ini didorong oleh Rini Soemarno dan tentu saja atas restu Jokowi sebagai presiden. Namun ada sebagian menteri yang menolak.
"Bahkan kita tahu kan Jonan tidak mau ikut ground breaking waktu itu. Karena, secara prinsip dia ngerti perkeretaapian dia ngerti macem-macem itu ya enggak masuk akal gitu,†ucapnya.
"Jadi, apa yang harus kita lakukan ya saya enggak tahu deh. Inilah, ongkos yang mahal yang harus kita bayar, kalau proses pengambilan keputusan segala sesuatunya tidak berdasarkan penelitian yang seksama,†tutupnya.
