Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei Indikator: 28 Persen Responden Minta Amandemen UUD 1945 Harus Persetujuan Publik

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 04:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

28 persen responden dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia menyatakan agar amandemen UUD 1945  harus dengan persetujuan rakyat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam acara FGD secara virtual yang diselenggarakan Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 ke-5; Kepentingan Bangsa atau..? yang digelar secara daring, Rabu (13/10).

Diuraikan Burhan, dalam survei tersebut pihaknya menanyakan kepada para elit dan juga publik, hasilnya jawaban elit dan publik terpecah terkait perubahan UUD 1945 yang harus didahului dengan membentuk tim khusus yang berisikan para ahli, entah itu dari tokoh masyarakat atau para expert untuk mengkaji pasal-pasal di UUD 1945 sebanyak 25 persen.


"28 persen mengatakan perubahan harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui pemungutan suara melalui referendum, ada juga jawaban yang 14 persen perubahan atau amandemen dapat dilakukan oleh MPR seperti sekarang tanpa harus melalui permintaah konsultasi terhadap publik atau pada ahli itu hanya 14 persen,” beber Burhanuddin.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya