Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

68 Persen Publik Puas Demokrasi Era Jokowi, Direktur Indikator: Rakyat Setuju Ini Jadi Warisan Reformasi

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 19:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sistem politik demokrasi yang dianut Indonesia pasca-reformasi dinilai paling ideal diterapkan hingga saat ini. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik sepakat dengan itu.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam acara FGD Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 KE-5; Kepentingan Bangsa Atau...?" yang digelar virtual pada Rabu siang (13/10).

Burhanudin mengatakan, dari tiga pilihan yang disodorkan kepada responden surveinya dari Sabang sampai Merauke, mayoritas mengakui demokrasi tidak sempurna tetapi demokrasi adalah sistem terbaik dibanding sistem yang lain.


"Jumlahnya 72 persen, tapi ada 8,8 persen yang tidak peduli mau sistemnya demokrasi atau tidak," ujar Burhan.

Selain itu, Burhanudin juga mendapati pilihan 9,1 persen responden surveinya yang menerima sistem politik selain demokrasi dalam kondisi-kondisi tertentu.

Namun, dirinya melihat konsistensi publik membaik terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sejak bulan Juni 2021 yang dinilai sebagai sistem terbaik yang dimiliki bangsa ini.

Katanya, ada sebanyak 70 persen responden menyatakan Indonesia paling cocok dengan sistem demokrasi.

"Jadi warisan reformasi itu di-approve oleh publik secara umum," katanya.

Kemudian, lanjut Burhanuddin, ada peningkatan juga dari sisi kepuasan masyarakat terhadap demokrasi di bulan September tahun ini. Sebabnya, ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan terhadap demokrasi dengan ekonomi.

"Karena ekonomi mengalami perbaikan, meskipun banyak yang mengatakan memburuk, tapi overall ada peningkatan. Itu punya daya ungkit untuk meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi," ucapnya.

Dalam beberapa bulan terakhir. disebutkan Burhanudin, tren masyarakat terkait sistem demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi, yakni sebanyak 68 persen publik menyampaikan puas dengan demokrasi di Indonesia.

"Nah ini trennya, mulai ngimpas ya, di bulan September yang puas 68 persen. Yang mengatakan tidak puas itu mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya," ucapnya.

"Nah salah satu faktornya memang mulai ada pelonggaran mobilitas masyarakat sehingga masyarakat mencari nafkah secara lebih fleksibel," tandasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya