Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari/Net

Bisnis

Tobas: Melakukan Perubahan UUD 1945 Bukan Hal yang Tabu

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 18:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gagasan amandemen UUD 1945 sudah lama lahir, dan sudah pernah dilakukan pasca-reformasi tahun 1998. Hanya saja, kekinian hal itu menjadi kontroversi lantaran dikaitkan dengan beberapa hal sensitif.

Begitu penilaian Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari menanggapi wacana amandemen UUD 1945 yang muncul usai Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan gagasannya untuk membahas amandemen UUD 1945 dalam acara pidato kenegaraan Agustus silam.

"Kemudian banyak pihak membincangkan hal tersebut,” kata Tobas dalam acara FGD Fraksi Partai Nasdem bertajuk "Urgensi Amandemen UUD 1945 KE-5; Kepentingan Bangsa Atau...?" yang digelar virtual pada Rabu siang (13/10).


Menurutnya, mengubah UUD 1945 merupakan hal yang wajar, terlebih setelah reformasi pemerintah dan parlemen telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali.

"Sebenarnya, melakukan perubahan terhadap uud atau amendemen terhadap UUD itu bukan hal yang tabu, itu hal yang memang secara hukum dibenarkan, boleh saja. Karena memang UUD itu juga membuka peluang untuk itu," ujarnya.

Yang menjadi permasalahan saat ini, kata Tobas, jika ingin melakukan perubahan UUD 1945 perlu adanya pembahasan latar belakang atau dasar yang memperkuat amandemen bisa dilakukan.

"Saya selalu nyatakan bahwa amendemen 1999-2002 ini adalah satu rangkaian, idenya satu rangkaian, mulai 1999-2002, jadi bukan terpisah antara amendemen satu dan lainnya. Sehingga amendemen ke-5 ini jika inginn dilakukan, maka ini adalah amendemen berikutnya," tuturnya.

Amandemen satu sampai empat ini, kata Tobas, merupakan pembaharuan kontrak sosial Indonesia, jika dalam UUD 1945 ditetapkan tanggal 18 Agustus sebagai kontrak sosial bagi bangsa, maka pasca-reformasi sampai 1999 perlu diperbaharui kontrak sosialnya.

"Dengan satu keadaan yang baru, dan memang ada desakan kuat yang butuh kita lakukan perubahan terhadap UUD 45. Jika kita ingin perbarui lagi, tentu kita harus punya satu landasan yang kuat, alasan yang kuat, dasar pemikiran kuat untuk lakukan itu," katanya.

Atas dasar itu, Fraksi Nasdem ingin mengetahui yang sebenarnya diinginkan masyarakat, apabila gagasan amandemen UUD 1945 dilakukan.

"Karena kita tidak ingin itu gagasan tentang amendemen 45 itu hanya sekadar jadi gagasan elite, hanya sekadar jadi kepentingan elite. Kenapa? Karena UUD 1945 itu adalah hukum fundamental, dia tidak boleh hanya menjadi pembicaraan dikalangan elite saja, kemudian kebutuhan nya berdassarkan kalangan elite saja. Ini yang  kita inginkan," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya