Pertumbuhan pendapatan PT Freeport yang diklaim pemerintah telah meningkat 100 persen dinilai tidak sepenuhnya dirasakan rakyat Indonesia.
Sejauh ini, rakyat Papua yang telah berdampingan dengan Freeport selama 52 tahun sama sekali tidak merasakan keuntungan dari eksplorasi kekayaan tanahnya sendiri.
Hal tersebut ditekankan aktivis asal Papua, Natalius Pigai dalam merespons klaim pemerintah yang menyebut keuntungan Freeport mencapai 100 persen sejak sahamnya diambil alih pemerintah sebesar 51 persen.
"Ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa?" kata aktivis Natalius Pigai kepada redaksi, Rabu (13/10).
Saat peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Selasa kemarin (12/10), Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut keuntungan Freeport akan menyentuh Rp 105 triliun. Nilai tersebut naik 100 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 50 triliun.
Menteri BUMN bahkan memproyeksikan keuntungan bersih Freeport tahun ini akan naik Rp 40 triliun dari tahun sebelumnya senilai Rp 10 triliun.
Namun sayangnya, klaim peningkatan keuntungan tersebut tidak benar-benar dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Oleh karena itu, Pigai mengaku akan tetap menyuarakan kritik-kritiknya atas ketimpangan yang terjadi selama ini, khususnya yang dialami masyarakat Papua.
"Semua yang baik akan terlihat, yang buruk juga akan ketahuan. Saya bukan orang jahat, saya pembela kemanusiaan dan keadialan!" tutupnya.
