Berita

Prabowo Subianto jadi Capres jagoan publik jika tidak melihat rekam jejak/Net

Politik

Prabowo Subianto Capres Jagoan Publik Jika Tidak Bahas Rekam Jejak Masa Lalu

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 19:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi jagoan publik untuk menjadi calon presiden 2024. Setidaknya, ketika nama-nama potensial yang diajukan tidak membahas soal rekam jejak dan pengalaman masa lalu.

"Prabowo Subianto disebut menduduki posisi teratas sebagai kandidat capres 2024 dengan 10,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Lab Suara Indonesia Albertus Dino dalam keterangannya, Selasa (12/10).
 
Posisi Prabowo, kata Albertus, berada di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih 9,2 persen responden dan disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan tingkat keterpilihan 8,9 persen.


”Berikutnya (mantan Panglima TNI) Gatot Nurmantyo 7,3 persen, (Ketua DPR RI) Puan Maharani 6,7 persen, (mantan Menteri KP) Susi Pudjiastuti  6,1 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 5,1 persen," katanya.

Selanjutnya ada Kepala KSP Moeldoko 4,7 persen, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti 4,1 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,1 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen.

Di bawah nama-nama itu ada Menteri Parekraf Sandiaga Uno 2,2 persen, Gubernur Ridwan Kamil 2,1 persen, Menteri Sosial Tri Rismaharini 1,9 persen dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,1 persen

"Sejumlah tokoh lain yang dipilih secara spontan oleh responden sebanyak 4,1 persen dan yang tidak memilih atau menjawab sebanyak 20,9 persen," pungkasnya.

Survei dilakukan pada periode 24 September sampai 8 Oktober 2021 dengan melibatkan 2.178 responden.

Metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya