Berita

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Repro

Politik

DPR FPKS: Penundaan Pemilu itu Berat, Repot dan Menabrak Konstitusi

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan tanggal Pemilu Serentak 2024 tidak bisa ditunda lagi karena akan memengaruhi tahapan-tahapan pemilu. Selain itu, konstitusi sudah memerintahkan agar Pemilu digelar setiap 5 tahun sekali.

Begitu penegasan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam serial webinar bertema "Jadwal Rumit Pemilu 2024" pada Sabtu (9/10).

“Kalau penundaan pemilu berat, karena konstitusi sudah mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Karena itu walau kita menunda, kita akan menabrak konstitusi dan repot sekali," kata Mardani.


Mardani juga menilai usulan pemerintah yang menghendaki Pemilu digelar 15 Mei tidak masuk akal jika alasannya hanya khawatir pada pandemi Covid-19.

Pasalnya, lanjut Ketua DPP PKS ini, pemerintah sudah menyaksikan bagaimana kesuksesan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi.

“Nah yang saya masih belum terima alasannya masih terlalu naif dimundurkan karena khawatir kerumunan, khawatir nanti terlalu cepat, khawatir nanti Covid-19,” terangnya.

Pun juga soal kekhawatiran adanya matahari kembar yang mungkin menggangu harmonisasi jalannya pemerintahan Presiden Jokowi jika sudah ada presiden terpilih hasil Pemilu andai pencoblosan digelar 21 Februari seperti diusulkan KPU RI.

“Padahal buat saya siapa pun yang terpilih tidak akan cawe-cawe gangguin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi berkuasa atau mendapatkan mandat sampai Oktober 2024,” tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya