Berita

Anggota Komisi II dari Fraksi PAN DPR RI, Guspardi Gaus/Ist

Politik

PAN: Usulan Pemilu 15 Mei 2024 untuk Menghindari "Matahari Kembar"

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah memiliki alasan tersendiri mengusulkan tanggal 15 Mei sebagai hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya, menjaga harmonisasi terhadap pemerintahan yang dikhawatirkan terganggu jika Pemilu Serentak digelar 21 Februari.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi PAN DPR RI, Guspardi Gaus dalam webinar bertema "Jadwal Rumit Pemilu 2024" pada Sabtu (9/10).

"Utamanya Pilpres itu pasti akan menimbulkan gejolak politik (jika Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari), tidak terjadinya harmonisasi terhadap pemerintahan," ujar Guspardi Gaus.


Dikatakan Guspardi, salah satu yang perlu dikhawatirkan adalah ketika Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Hal ini, tentu akan menimbulkan persoalan dengan jarak waktu yang panjang dari pencoblosan sampai pelantikan presiden terpilih di bulan Oktober.

"Kalau itu terjadi bagaimana pun kita tidak menafikkan tentu ada dua 'matahari' ketika itu, ada presiden incumbent yang namanya Pak Jokowi. Kemudian adalagi hasil dari Pilpres 21 Februari," terangnya.

Potensi kegaduhan dan terganggunya harmonisasi pada pemerintah itu akan lebih rumit ketika calon presiden terpilih tidak didukung kekuatan pemerintah.

"Apalagi kalau seandainya orang yang maju itu tidak didukung oleh pihak pemerintah, tentu akan menimbulkan dinamika kegaduhan dan sebagaimana, ini harus diperhatikan," pungkasnya.

Hadir pembicara lainnya anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera; Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar; Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni; Direktur Eksekutif NETGRIT, Ferry Kurnia; dan pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya