Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam/Ist
Divestasi yang dilakukan Waskita Karya Tbk atas beberapa jalan tol di Indonesia dikhawatirkan akan menambah beban rakyat karena skema tarif bisa naik.
Selain itu, penjualan tol oleh BUMN kepada swasta juga berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam seiring divestasi beberapa jalan tol yang dikelola Waskita. Salah satu yang terbaru adalah penjualan Tol Cibitung senilai Rp 2,44 triliun kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API).
"Saya kira penguasaan terhadap tol oleh swasta harus dibatasi. Apalagi apabila dikelola oleh swasta, jelas bukan mengarah kepada
public services, tapi lebih kepada
profit oriented," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/10).
Dengan beralihnya pengelolaan dari negara kepada swasta, maka bisa mengubah skema harga yang lebih mahal. Sehingga, efeknya rakyat yang harus menanggung beban itu semua.
"Saya kira tidak usah bangun kalau pada akhirnya harus diserahkan kepada swasta. Kalau misalnya tidak bisa mengelola, sebaiknya jangan memaksakan melakukan pembangunan," kata Saiful.
Namun faktanya, sejumlah tol garapan Waskita justru dijual kepada swasta. Hal ini menempatkan seolah-olah rakyat Indonesia sedang menumpang karena infrastruktur yang dinikmati bukan milik negara.
"Rakyat bertanya-tanya, di mana kedaulatan negara? Ini berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan UU, di mana jalan pada dasarnya bersifat sosial, bukan bersifat
profit oriented," pungkas Saiful.
Baru-baru ini, Waskita Karya melalui anak perusahannya, PT Waskita Toll Road (WTR) resmi melepas seluruh kepemilikan saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing senilai Rp 2,44 triliun kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) yang sebelumnya memiliki saham 45 persen.
Sebelum Tol Cibitung-Cilincing, Waskita juga melakukan divestasi atas kepemilikan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Tol Semarang-Batang, dan Tol Cinere-Serpong sepanjang tahun 2021.
