Evaluasi terhadap peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang pada 8 September yang menewaskan 41 narapidana, ikut didorong Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Agust Jovan Latuconsina mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan evaluasi total terhadap pengelolaan Lapas di Indonesia usai kejadian tersebut
Jovan juga mengatakan, rangkaian tragedi di sejumlah Lapas beberapa tahun terakhir ini tidak boleh berlanjut sampai terjadi tragedi yang lebih besar.
"Tragedi Lapas Tangerang harus menjadi yang terakhir. Jika kita cek, telah terjadi 13 kali kebakaran Lapas selama tiga tahun terakhir, yang mana 10 di antaranya tergolong melebihi kapasitas
(over capacity)," kata Jovan dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat dini hari (8/10).
Mantan Komandan Batalyon Infanteri Raider 323 KOSTRAD (2017-2019) tersebut menekankan bahwa persoalan
over capacity di Lapas bukanlah hal baru.
Sebagai contoh, dia mengurai sejarah Lapas Tangerang yang dibangun tahun 1972 dibangun untuk kapasitas 900 narapidana. Tapi sekarang harus menampung 2.072 orang narapidana.
"Pembangunan infrastruktur perlu menjawab kebutuhan sosial-kemasyarakatan. Persoalan Lapas kelebihan kapasitas ini bukan hal baru. Kita harus pikirkan bersama," tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Jovan juga mendukung KemenkumHAM untuk segera mengevaluasi total problem fasilitas di dalam Lapas.
Alumni Akademi Militer (2000) ini mencontohkan, banyak Lapas yang memiliki sistem kelistrikan yang cukup lama belum diperbaiki. Akibatnya, lanjut Jovan, tragedi kebakaran akibat kerusakan sistem listrik terulang lagi.
"Kita tidak boleh mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Menkumham. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Menkumham dan jajarannya saja," tutur Jovan.
"Ingat, di dalam Lapas itu ada nyawa manusia. Mereka dibina oleh negara dan ditunggu oleh keluarganya. Setiap nyawa warga Lapas yang dibina itu tetaplah berharga," sambungnya.
Lebih lanjut, Jovan berpesan agar pemerintah betul-betul mengantisipasi perkembangan tren peningkatan kapasitas Lapas di masa mendatang, dengan membangun infrastruktur Lapas baru guna menjawab tantangan kapasitas, fasilitas, penegakan aturan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan penanganan para warga binaan.
"Beri mereka kesempatan untuk menjadi warga negara yang baik. Ini tanggung jawab kita semua," pungkasnya.
