Berita

Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya/Ist

Politik

Kader Demokrat Diminta Awasi Atribut Ilegal, Rieky Harsya: Kalau Menemukan Segera Laporkan!

KAMIS, 07 OKTOBER 2021 | 17:19 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Seluruh kader Partai Demokrat diminta untuk memantau dan mengawasi penggunaan atribut partai secara ilegal. Baik di tempat terbuka maupun tertutup, hingga di media sosial.

"Terdiri dari lambang, panji-panji (bendera), hymne, mars, dalam berbagai bentuknya, di berbagai acara maupun tempat, secara terbuka maupun tertutup, secara langsung maupun tidak langsung, di berbagai media massa dan media sosial," ucap Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangannya, Kamis (7/10).

Apabila menemukan hal itu, segera sdirespon dengan cepat dan tepat. Khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan yang menggunakan atribut Partai Demokrat oleh bekas kader. Terutama yang telah dipecat.


"Karena mereka terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," jelas Riefky, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Riefky mengatakan, apabila ada yang menggunakan atribut Partai Demokrat, segera laporkan kepada kepolisian setempat.

"Jika ada informasi yang mencurigakan, segera laporkan kepada struktur partai secara berjenjang, atau sampaikan langsung kepada Tim Satgas DPP Partai Demokrat dengan nomor 0852-1858-5341," papar Riefky.

Untuk itu, Riefky meminta seluruh kader rapatkan barisan dalam kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat, maupun daerah.

"Jangan gentar dan ragu. Karena kita berada di pihak yang benar baik secara hukum maupun konstitusi Partai Demokrat. Satu kesatuan komando yang sah di bawah AHY," tandas Riefky.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya