Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Mayoritas Orangtua di Amerika Tidak Setuju Aturan Wajib Vaksin untuk Anak

KAMIS, 07 OKTOBER 2021 | 12:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lewat sebuah jajak pendapat terbaru yang dilakukan Quinnipiac University Poll terungkap bahwa hampir 7 dari 10 orang tua dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun di AS tidak percaya harus ada perintah wajib vaksin untuk siswa kelas 12.

Dalam hasil survei yang dirilis pada Rabu (6/10), 68 persen responden yang memiliki anak di bawah 18 tahun mengatakan mereka tidak percaya vaksin harus wajib untuk anak-anak yang bersekolah di kelas 12. Hanya 30 persen responden dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun setuju bahwa suntikan itu wajib, menurut jajak pendapat tersebut, seperti dikutip dari Fox News, Kamis (7/10).

Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa orang Amerika sekarang tidak menyetujui penanganan pandemi Covid-19 oleh Presiden Biden secara keseluruhan, dengan 48 persen responden mengatakan mereka menyetujui penanganan pandemi oleh presiden dibandingkan dengan 50 persen yang mengatakan mereka tidak setuju.


Peringkat hasil kerja presiden secara keseluruhan juga mengalami kemerosotan, dengan 38 persen mengatakan mereka menyetujui pekerjaan yang telah dilakukan presiden, dibandingkan dengan 53 persen yang tidak setuju.

“Diragukan pada kepemimpinan, dipertanyakan kompetensinya secara keseluruhan, dan juga dihantam dengan ketidakpercayaan publik, Presiden Biden diserang di semua sisi karena peringkat persetujuannya terus merosot ke angka yang tidak terlihat sejak pengawasan ketat pemerintahan Trump,” kata analis jajak pendapat Universitas Quinnipiac Tim Malloy tentang angka-angka itu.

Ketidakpuasan dengan kinerja pekerjaan Biden juga bisa terbukti bermasalah bagi Demokrat saat pemilihan paruh waktu 2022 mendekat.

“Meskipun jumlahnya tidak berlebihan, itu menandakan tren yang berpotensi tidak menyenangkan bagi Demokrat karena pluralitas pemilih merekomendasikan untuk menyingkirkan partai yang mengendalikan DPR,” kata Malloy.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya