Berita

Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof/Net

Dunia

Utusan Khusus: Tanpa Kemajuan, Junta Myanmar Tidak Bisa Hadir di KTT ASEAN

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 14:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kegagalan junta untuk membuat kemajuan dalam memulihkan perdamaian di Myanmar membuat negara-negara ASEAN mempertimbangkan untuk tidak mengundang pemimpin junta selama pertemuan puncak pada bulan ini.

"Kelambanan junta dalam melaksanakan lima poin konsensus yang telah disepakati pada April sama dengan sebuah kemunduran," kata Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof pada Rabu (6/10), seperti dimuat Reuters.

Erywan mengatakan junta tidak secara langsung menanggapi permintaannya untuk bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi.


Diplomat top Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, tanpa kemajuan dari pihak junta akan sulit untuk mengundang pemimpin pemerintahan militer Dewan Administrasi Negara (SAC) Min Aung Hlaing di KTT ASEAN.

Pekan lalu, jurubicara junta Zaw Min Tun mengatakan bahwa Myanmar bekerja sama dengan ASEAN"tanpa mengorbankan kedaulatan negara.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan memicu kemarahan di dalam dan luar negeri atas kembalinya kekuasaan militer.

Menurut PBB, lebih dari 1.100 orang sejak kudeta, banyak yang meninggal selama aksi protes.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya