Berita

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe/Net

Dunia

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

SELASA, 05 OKTOBER 2021 | 09:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengungkap negara tidak akan memiliki uang untuk membayaar pensiun pada 2035.

Wickremesinghe yang juga pemimpin Partai Persatuan Nasional menyebut ekonomi Sri Lanka sudah mulai runtuh, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kehadiran pandemi sendiri memperburuk krisis yang ada.

"Pemerintah tidak akan punya uang pada tahun 2035 untuk membayar pensiun. Hari ini tidak ada devisa untuk negara. Tidak ada pendapatan lokal," ujarnya, seperti dikutip Daily News.


Ia mengatakan, meski banyak negara menghadapi krisis ekonomi karena pandemi, tetapi mereka masih memiliki cadangan devisa, tidak seperti Sri Lanka.

Pada Juli, cadangan devisa Sri Lanka turun menjadi 2,8 miliar dolar AS. Namun, pada September naik menjadi 3,55 miliar dolar AS karena menerima bantuan dari hak penarikan khusus IMF.

Sementara Sri Lanka menerima 787 juta dolar AS dari alokasi hak penarikan khusus (SDR) Dana Moneter Internasional (IMF), Dhaka memberikan 150 juta dolar AS dari Bank Sentral Bangladesh di bawah pengaturan pertukaran mata uang.

Menurut Forum Kebijakan, pada 25 Juli, Sri Lanka telah berhasil membayar satu miliar dolar obligasi dalam mata uang asing, tetapi dua obligasi senilai 1,5 miliar dolar AS dan 1,25 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 2022 dan 2023.

Pemerintah Rajapaksa juga telah memberlakukan larangan impor kendaraan bermotor, produk pertanian, dan barang-barang konsumsi untuk menahan arus keluar cadangan devisa.

Pada akhir Agustus, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat ekonomi dengan tujuan mencegah penimbunan barang-barang penting, termasuk beras dan gula.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya