Berita

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe/Net

Dunia

Ekonomi Sri Lanka Hancur Lebur, Cadangan Devisa Habis

SELASA, 05 OKTOBER 2021 | 09:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengungkap negara tidak akan memiliki uang untuk membayaar pensiun pada 2035.

Wickremesinghe yang juga pemimpin Partai Persatuan Nasional menyebut ekonomi Sri Lanka sudah mulai runtuh, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kehadiran pandemi sendiri memperburuk krisis yang ada.

"Pemerintah tidak akan punya uang pada tahun 2035 untuk membayar pensiun. Hari ini tidak ada devisa untuk negara. Tidak ada pendapatan lokal," ujarnya, seperti dikutip Daily News.


Ia mengatakan, meski banyak negara menghadapi krisis ekonomi karena pandemi, tetapi mereka masih memiliki cadangan devisa, tidak seperti Sri Lanka.

Pada Juli, cadangan devisa Sri Lanka turun menjadi 2,8 miliar dolar AS. Namun, pada September naik menjadi 3,55 miliar dolar AS karena menerima bantuan dari hak penarikan khusus IMF.

Sementara Sri Lanka menerima 787 juta dolar AS dari alokasi hak penarikan khusus (SDR) Dana Moneter Internasional (IMF), Dhaka memberikan 150 juta dolar AS dari Bank Sentral Bangladesh di bawah pengaturan pertukaran mata uang.

Menurut Forum Kebijakan, pada 25 Juli, Sri Lanka telah berhasil membayar satu miliar dolar obligasi dalam mata uang asing, tetapi dua obligasi senilai 1,5 miliar dolar AS dan 1,25 miliar dolar AS akan jatuh tempo pada 2022 dan 2023.

Pemerintah Rajapaksa juga telah memberlakukan larangan impor kendaraan bermotor, produk pertanian, dan barang-barang konsumsi untuk menahan arus keluar cadangan devisa.

Pada akhir Agustus, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat ekonomi dengan tujuan mencegah penimbunan barang-barang penting, termasuk beras dan gula.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya