Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad/RMOL
Rencana Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal yang akan menghidupkan kembali Partai Buruh untuk mengikuti Pemilu Serentak 2024 mendapat sambutan baik dari partai politik di Parlemen.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad berujar, rencana tersebut bagus untuk mewadahi aspirasi kalangan buruh.
"Adanya Partai Buruh ini sangat bagus, supaya aspirasi para buruh itu bisa diperjuangkan semaksimal mungkin dari mulai menyampaikan aspirasi sampai membentuk atau merevisi UU," ujar Sufmi Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).
Dikatakan Dasco, kiprah Partai Buruh di ajang Pemilu sudah lama terekam, tapi hasilnya belum cukup baik. Dia berharap, pada Pemilu 2024 nanti Partai Buruh akan lolos ke Parlemen untuk menyalurkan aspirasi buruh.
"Di demokrasi ini sebaiknya salurkan aspirasi itu di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi yang ada melalui mekanisme yang sudah dibentuk oleh demokrasi kita," terangnya.
Soal seberapa besar peluang Partai Buruh lolos Parlemen, Wakil Ketua DPR RI ini memberikan masukan agar Said Iqbal dan rekan-rekannya mulai bersosialiasi untuk meraih hati rakyat.
"Apakah memang kemudian partai ini bisa ada tempat di parlemem atau tidak, tergsntung dari temen-temen partai buruh mengambil hari rakyat Indonesia," pungkasnya.
Said Iqbal menerangkan, organisasi pendiri Partai Buruh beranggotakan pengurus partai buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Rumah Buruh Indonesia.
Selain itu ada juga Organisasi Rakyat Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Forum Pendidik dan Tenaga Honorer, Serikat Pekerja Swasta Indonesia, serta Gerakan Perempuan Indonesia, sebagai organisasi pendiri.
Sejauh ini, Said Iqbal mengklaim bahwa Partai Buruh telah mempunyai kepengurusan di tingkat nasional, dan akan menggelar kongres nasional pada 4-5 Oktober mendatang.
Dijelaskan Said Iqbal, kepengurusan tingkat nasional Partai Buruh sudah terpenuhi 100 persen di tingkat provinsi, dan 80 persen di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkat kecamatan baru 35 persen, dan di bawah 15 persen tigkat kelurahan sesuai persyaratan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
