Singapura tengah menjajaki RUU untuk melawan campur tangan asing. Parlemen sendiri akan membuka sesi debat pada Senin (4/10).
RUU itu dikenal dengan Undang-Undang Penanggulangan Interferensi Asing (FICA).
Dengan FICA itu, pihak berwenang memiliki kewenangan untuk memaksa internet, penyedia layanan media sosial, dan operator situs web untuk memberikan informasi pengguna, memblokir konten, hingga menghapus aplikasi.
Kendati begitu, sejumlah partai oposisi, kelompok hak asasi, dan para ahli khawatir dengan ruang lingkup yang luas dalam RUU tersebut.
Mereka khawatir, RUU itu dapat berisiko mempengaruhi kegiatan yang sah. Reporters Without Borders juga menyoroti FICA bisa menjerat media independen.
"Kekuatan pre-emptive, dan cakupan ketentuan yang luas berpotensi memberi pemerintah sarana yang signifikan untuk mengekang aktivitas masyarakat sipil yang sah," ujar profesor hukum di Singapore Management University, seperti dimuat
Reuters.
FICA sendiri muncul lantaran Singapura dianggap rentan terhadap campur tangan asing. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi, para ahli dan partai-partai oposisi telah sepakat tentang perlunya melawan ancaman campur tangan asing yang semakin meningkat dalam urusan dalam negeri.
FICA memungkinkan menteri dalam negeri untuk memerintahkan penyelidikan demi kepentingan publik untuk mengekspos kampanye informasi yang bermusuhan, berdasarkan kecurigaan campur tangan asing.
Alih-alih pengadilan terbuka, sebuah panel independen, yang diketuai oleh seorang hakim, akan mendengarkan banding terhadap keputusan menteri. Hal itu dinilai pemerintah perlu karena kemungkinan melibatkan intelijen sensitif yang berimplikasi pada keamanan nasional.
Kementerian Luar NegeriSingapura mengatakan, FICA tidak menerapkan diskusi atau advokasi oleh warga Singapura, atau beragam kolaborasi mereka dengan orang asing.
Tetapi perintah dapat dikeluarkan jika seorang warga negara bertindak untuk prinsipal asing dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan umum.
